Geledah Kantor GoTo atas Kasus Chromebook, Kejagung Temukan Dokumen Terkait Investasi

Indonesiainside.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi telah menemukan dokumen yang berkaitan dengan investasi saat melakukan penggeledahan di kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada 8 Juli 2025 lalu. Temuan ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Informasi yang kami dapat bahwa sudah diambil beberapa dokumen yang terkait dengan investasi yang diterima oleh GoTo,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Kamis (17/7).

Meski tidak merinci isi dokumen tersebut, Anang menegaskan bahwa seluruh materi yang disita akan dikaitkan langsung dengan perkara yang sedang ditangani penyidik.

“Tentunya yang terkait dengan investasi yang diterima oleh GoTo yang nantinya terkait dengan perkara yang kami tangani,” tambahnya.

Dari hasil penggeledahan, tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga menyita berbagai barang bukti, antara lain dokumen, surat-surat, serta perangkat elektronik seperti flashdisk. Saat ini penyidik tengah mendalami kemungkinan keterkaitan antara investasi dari Google ke Gojek dengan kasus pengadaan perangkat teknologi di lingkungan Kemendikbudristek.

Dalam pengembangan kasus ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek untuk periode 2019–2022.

Empat tersangka itu antara lain JT (Jurist Tan), Staf Khusus Mendikbudristek periode 2020–2024, IBAM (Ibrahim Arief), mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek, SW (Sri Wahyuningsih), Direktur Sekolah Dasar tahun 2020–2021 sekaligus kuasa pengguna anggaran di Direktorat Sekolah Dasar, dan MUL (Mulyatsyah), Direktur Sekolah Menengah Pertama tahun 2020–2021, juga kuasa pengguna anggaran di Direktorat Sekolah Menengah Pertama.

“Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW, MUL, JT, dan IBAM telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan TIK pada tahun anggaran 2020–2020,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar.

Kejagung memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Penyidikan terus berjalan, termasuk kemungkinan adanya hubungan antara penyedia teknologi yang digunakan dan aliran investasi dari perusahaan teknologi global ke ekosistem pendidikan nasional.

Tinggalkan Komentar