Oleh : Eko P |
Perlakuan negara kepada honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun hanya dkontrak seperti buruh kasar dan pekerja pabrik.
Indonesiainside.id, Jakarta — Kebijakan pemerintah yang akan mengangkat 150 ribu honorer K2 (kategori dua) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) dalam dua tahap mulai Februari mendatang menuai protes. Kecaman disuarakan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) kependidikan.
Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT (FKGTT/PTT) Jawa Timur Teguh Supriyanto mengatakan, kebijakan ini sangat berdampak pada psikologis GTT/PTT Non K (non kategori). Seharusnya pemerintah membuat sebuah kebijakan/regulasi yang bisa menciptakan suasana damai. Bukan malah terus membuat kebijakan-kebijakan yang menciptakan kegelisahan.
“Pemerintah harus paham bagaimana faktor psikologis itu sangat berpengaruh terhadap kinerja/motivasi seseorang saat bekerja. Apalagi profesi guru yang ditangani adalah manusia, generasi penerus bangsa,” ujar Teguh kepada Indonesiainside, Jumat (25/1).
Mestinya lanjut Teguh, pemerintah cukup membuat regulasi/kebijakan dengan menggunakan masa kerja/pengabdian sebagai dasarnya, dan tidak lagi berdasarkan kategori-kategori lagi. Namun berdasarkan masa kerja/pengabdian.
“Saya pikir sangat adil dan fair karena jika masa kerja yang digunakan sebagai dasar membuat regulasi untuk menyelesaikan masalah honorer maka otomatis semua baik eks K1, K2 dan Non K bisa tercakup di dalamnya,” bebernya.
Senada itu Ketua FKGTT/PTT Kebumen Ahmad Zahri menilai kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin sangat tidak rasional. Perlakuan negara kepada honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun hanya dkontrak seperti buruh kasar dan pekerja pabrik.
“Kami para honorer Non K sangat menyayangkan dan menyesalkan betapa arogansinya pemerintah yang tetap memaksakan PPPK bagi honorer. Padahal kami sedang melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) karena PPPK untuk guru jelas bertentangan dengan UU Guru dan Dosen serta UU Ketenagakerjaan,” tegas Ahmad.
Di mata seluruh GTT/PTT, PPPK adalah untuk jenis pekerjaan dan waktu tertentu. Yaitu yang dapat dperpanjang 2×1 tahun. Bagaimana nasib penddikan bangsa ini ke depan kalau gurunya saja dikontrak.
“UU atau peraturan apaan yang tidak jelas begitu. Sepertinya negara ini sudah kehilangan para pakar dan ahli bijak yang bisa menyelesaikan permasalahan honorer ini dengan regulasi yang mengadomodir semua guru honorer,” kriitiknya.
Mewakili honorer Non K Kebumen dan Jawa Tengah, Ahmad menyatakan kecewa berat terhadap para pemangku kebijakan yang tetap memaksakan skema PPPK bagi guru honorer. PPPK adalah perbudakan kapitalis modern.
“Sungguh kami sangat meragukan kapabilitas dan integritas para pemangku kebijakan yang kejar tayang dalam pemberlakuan regulasi ini,” pungkasnya. (EPJ)