Indonesiainside.id – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa DPR menolak rencana penempatan jamaah haji Indonesia di area Mina Jadid pada penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M. Ia menilai lokasi tersebut tidak memenuhi standar kelayakan dan dapat mengurangi kekhusyukan ibadah jamaah saat prosesi puncak haji di Mina.
“Kami menolak penempatan jamaah haji Indonesia di Mina Jadid. Itu bukan bagian dari kawasan Mina secara syar’i, dan fasilitas di sana juga belum layak. Pemerintah harus memperjuangkan agar jamaah kita mendapat tempat yang benar-benar sesuai ketentuan dan kondisi yang manusiawi,” tegas Marwan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10) kemarin.
Menurut Marwan, isu Mina Jadid bukan hanya soal lokasi, tetapi menyangkut hak jamaah atas fasilitas yang layak dan manusiawi. Ia menekankan bahwa jamaah Indonesia telah menanggung biaya besar sehingga negara wajib hadir memperjuangkan hak mereka untuk beribadah dengan nyaman.
“Jamaah kita menempuh perjalanan panjang dan biaya yang besar. Maka, negara wajib hadir memperjuangkan hak mereka untuk bisa beribadah dengan nyaman dan sesuai tuntunan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap penempatan yang jauh atau tidak sesuai standar,” ujar Legislator Fraksi PKB tersebut.
Komisi VIII DPR akan meminta Kementerian Haji dan Umrah melakukan negosiasi lebih keras dengan otoritas Arab Saudi agar kuota tenda jamaah Indonesia ditempatkan di area utama Mina, bukan di Mina Jadid. DPR juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur pendukung seperti tenda berpendingin, sanitasi, serta distribusi makanan dan air yang memadai.
“Kita tidak ingin ada lagi jamaah yang harus berjalan terlalu jauh dari tenda ke area lontar jumrah. Pemerintah harus memastikan penataan fasilitas ini betul-betul berpihak pada jamaah, bukan sekadar mengikuti pembagian teknis dari syarikat,” ujarnya.
Marwan menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal proses negosiasi dan penyiapan infrastruktur haji 2026 agar seluruh fasilitas memenuhi standar pelayanan, keamanan, dan kenyamanan jamaah.
“Kami ingin tahun depan tidak ada lagi cerita jamaah Indonesia kepanasan, berdesakan, atau kehabisan air di Mina. Ini soal martabat bangsa. Kita ingin menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji Indonesia makin profesional dan berkeadilan,” pungkasnya.