Pakar Hukum: MK Terlalu Kecil Ungkap Pemilu Curang, Hak Angket Diperlukan

JAKARTA- Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengklaim Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki jangkauan kecil untuk mengusut dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, hak angket DPR diperlukan karena memiliki jangkauan lebih luas. 

Menurutnya, MK masih memiliki batas operasional dalam menangani kasus. Artinya, wewenang MK tidak sebanding dengan luasnya kekuasaan DPR. Terlebih pengusutan pemilu curang perlu jangkauan yang lebih luas. 

“Kita punya pengalaman saat Pemilu 2014 dan 2019 itu pembuktian bahwa ada kecurangan TSM itu hanya diberikan waktu 2 hari saja, itu enggak masuk akal,” ucap Refly dalam acara Speak Up di kanal Abraham Samad, dikutip Senin (18/3/2024).

Refly menilai tidak ada yang bisa dibuktikan dengan waktu yang disediakan. Apalagi, cakupan dugaan kecurangan TSM tersebut dilakukan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

“Apa yang bisa dibuktikan dengan pemeriksaan dugaan kecurangan dari Sabang sampai Merauke dalam waktu dua hari? akhirnya hanya omon-omon doang kan,” ujar Refly.

DPR dengan hak angketnya memiliki ruang yang lebih luas untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, termasuk memeriksa Presiden Joko Widodo. Sementara, MK tidak memanggil Jokowi untuk diperiksa.

Waktu hak angket dalam melakukan penyelidikan juga jauh lebih panjang ketimbang MK. Hak angket memiliki durasi selama 60 hari, sedangkan MK Hanya 14 hari kerja saja.

“Mereka (DPR) bisa panggil siapa saja, dan DPR lebih punya kewibawaan dibanding MK untuk memanggil orang, termasuk presiden,” tutur Refly. (MBS)

Tinggalkan Komentar