JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengungkapkan, penggunaan hak angket bisa mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) capres-cawapres tertentu yang terbukti melakukan kecurangan di pemilu. Dengan begitu, pemilu bisa diulang.
“Jadi, bisa saja DPR mengeluarkan keputusan seperti itu untuk dijalankan oleh KPU,” ucap Bivitri di kanal YouTube Abraham Samad, dikutip Rabu (6/3/2024).
Selain itu, tutur Bivitri, hak angket juga bisa berujung pemakzulan presiden apabila terbukti terlibat kecurangan secara terstruktur, sistematif, dan massif (TSM).
Dikatakannya, untuk menempuh pemakzulan presiden tidaklah mudah, mesti dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat (interpelasi) yang kemudian dibawa ke MK untuk diadili.
“Jangan lihat Joko Widodonya ya, tapi jabatan Presiden disalahgunakan. Nah kalau ini sudah terkonfirmasi, bisa disepakati juga di DPR kemudian DPR dapat berkirim surat ke MK untuk diadili,” jelas dia.
Pemeran film dokumenter “Dirty Vote” menegaskan, tujuan utama hak angket yakni untuk mencegah terjadinya potensi kecurangan pada pesta demokrasi selanjutnya. Bukan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi ataupun menjegal paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Seandainya MK bilang oke memang bersalah, baru sidang MPR, baru memberhentikan (jabatan presiden),” tutur Bivitri. (AZR)