Indonesiainside.id – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020–2022.
Selain pidana penjara, Nadiem juga dijatuhi denda Rp1 miliar. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6).
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar,” ujar Purwanto saat membacakan amar putusan.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider. Mantan Mendikbudristek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dinilai terbukti terlibat dalam perkara pengadaan Chromebook dan CDM di lingkungan Kemendikbudristek.
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun.
Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Nadiem dinilai bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi dan dilakukan secara sistematis. Sementara hal yang meringankan, Nadiem belum pernah dipidana sebelumnya.
Putusan terhadap Nadiem tidak bulat. Salah satu anggota majelis hakim, Andi Saputra, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Andi menilai dakwaan jaksa terhadap Nadiem tidak terbukti dan berpendapat Nadiem seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan dalam kasus Chromebook.
Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem dijatuhi pidana 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar serta Rp4,8 triliun yang disebut sebagai harta kekayaan tidak seimbang dengan penghasilan sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi.(Nto)