KontraS Aceh: Aturan Jam Malam Tak Efektif dan Tidak Miliki Dasar Hukum yang Jelas

Indonesiainside.id, Banda Aceh – Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mengkritik sejumlah hal terkait pemberlakuan jam malam untuk masyarakat. Diantaranya, pemberlakuan jam malam ini dipandang tidak efektif untuk membatasi keramaian.

Kadiv Advokasi Kontras Aceh, Azharul Husna mengatakan, untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), aktifitas masyarakat seharusnya bisa dikontrol tidak hanya di kala malam saja, melainkan juga pada siang hari. “Di siang hari masyarakat tetap beraktifitas seperti biasa, keramaian tetap ada di beberapa titik perbelajaan dan lokasi lainnya, jadi buat apa diberlakukan jam malam,” ujar Husna dala keterangan tertulis, Kamis (2/4).

Menurut dia, membatasi aktifitas masyarakat seharusnya juga harus mempertimbangkan dampak ekonominya. “Jangan hanya membatasi, tapi tidak ada solusi, apalagi bagi kalangan pekerja informal yang biasa beraktifitas di malam hari, mereka paling terdampak maka pemerintah Aceh wajib memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” kata Husna.

Selain itu, KontraS juga mempertanyakan apakah maklumat bersama Forum Komunikasi Pinpinan Daerah (Forkopimda) Aceh tersebut bisa menjadi dasar hukum dari pemberlakuan jam malam di Aceh? Apalagi, penerapan jam malam yang membatasi berbagai aktifitas, termasuk pemblokiran sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh, sudah melibatkan TNI, dan hal itu tak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari TNI.

Husna juga menambahkan, seharusnya seruan jam malam itu memiliki aturan resmi yang memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Pasalnya hal itu agar setiap pelaksanan aturan hukum tersebut bisa diukur akuntabilitas, legalitas, dan tidak cukup hanya dengan kesepakatan Forkopimda saja.

“Ini penting untuk penerapannya terjamin di lapangan, apalagi belakangan ini sudah mulai ada keluhan dari masyarakat terkait pembatasan tersebut,” ujarnya.

Untuk mengefektifkan upaya pencegahan penyebaran corona di Aceh, KontraS meminta pemerintah tegas untuk membatasi jalur masuk dan keluar dari Aceh, baik jalur darat, laut dan udara. Namun, pembatasan itu harus dikecualikan untuk distribusi logistik dan yang terkait dengan kebutuhan medis.

Selanjutnya, KontraS menilai, selain melakukan pendekatan secara hukum dan keamanan, pemerintah juga perlu melakukan upaya preventif untuk penyebaran covid-19 dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menampung Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang baru tiba di Aceh.

“Selain penyediaan fasilitas untuk ODP, pemerintah provinsi (pemprov) juga harus lebih pro aktif melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, dengan menfungsikan secara efektif koordinasi dengan pihak kepolisian melalui mengefektifkan fungsi Bhabinkamtibmas,” kata Husna.

Seperti diketahui, sejak Minggu 29 Maret 2020, Provinsi Aceh secara resmi memberlakukan jam malam untuk seluruh masyarakat. Pembatasan ini merupakan Maklumat Bersama Forkopimda Aceh, yang diberlakukan hingga tanggal 29 Mei mendatang atau selama dua bulan.

Dalam maklumat itu, jam malam diterapkan sebagai respon dari meluasnya penyebaran Covid-19 di Aceh. Sejauh ini, terus terjadi peningkatan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien Positif Covid-19 hingga kasus meninggal dunia karena virus tersebut. Pemprov menimbang pentingnya membatasi setiap bentuk kegiatan yang melibatkan keramaian, karena hal ini berpeluang memperluas penyebaran virus corona.

Forkopimda Aceh menyerukan kepada pengusaha dan masyarakat agar tidak berkegiatan di luar rumah sejak pukul 20.30 sampai 05.30 WIB. Guna mengindahkan arahan ini, Forkopimda juga meminta bupati dan walikota untuk membina dan mengawasi penerapannya.

Namun, selama empat hari penerapan jam malam tersebut, langkah tersebut dianggap masyarakat blunder sehingga banyak permintaan untuk mencabut kembali seruan tersebut. (PS)

Tinggalkan Komentar