Indonesainside.id – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah oleh Hanania Travel yang merugikan 128 calon jemaah hingga Rp12,14 miliar mendapat sorotan serius dari DPR RI. Komisi VIII DPR mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, dan Kementerian Agama tidak hanya memproses pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan seluruh kerugian korban dapat dikirimkan.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, An’im Falachuddin, menegaskan bahwa negara harus hadir mengawal pengembalian dana para jemaah yang gagal berangkat karena dugaan mencakup dana perjalanan umrah tersebut.
“Kami juga turut prihatin memastikan seluruh jemaah Hanania Travel yang menjadi korban penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah sehingga mereka tidak bisa berangkat sesuai jadwal. Kami meminta negara hadir untuk mengawal agar hak para jemaah dapat dikembalikan serta para pelaku dihukum berat,” ujar An’im di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
DPR: Hukuman Pelaku Saja Tidak Cukup
Menurut An’im, proses hukum terhadap pelaku penting dilakukan, namun keadilan bagi korban tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata.
Ia menekankan bahwa pemulihan kerugian materiil para jemaah harus menjadi prioritas utama agar korban tidak mengalami kerugian berlapis gagal menunaikan ibadah umrah.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada vonis pidana. Hak-hak korban harus didakwa secara nyata,” tegasnya.
Dilindungi UU Haji dan Umrah
An’im mengingatkan bahwa perlindungan terhadap jemaah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Dalam peraturan tersebut, jemaah memiliki hak atas perlindungan keamanan, kenyamanan, keselamatan perjalanan, akomodasi, hingga perlindungan terhadap kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau pelanggaran penyelenggara perjalanan ibadah.
Oleh karena itu, DPR meminta Kementerian Agama dan aparat kepolisian aktif mendampingi korban selama proses penyelamatan aset maupun pengembalian dana berlangsung.
Tidak Hanya Jemaah, Mitra Juga Korban
Komisi VIII DPR menilai dampak kasus Hanania Travel tidak hanya dirasakan oleh calon jemaah.
Sejumlah pembimbing ibadah, tenaga operasional, agen daerah, dan mitra kerja yang telah memberikan layanan kepada perusahaan tersebut juga berpotensi mengalami kerugian akibat hak-hak mereka yang belum dibuka.
“Korban dalam kasus ini bukan hanya jemaah. Apabila terdapat pembimbing ibadah, tenaga operasional, agen, maupun pihak lain yang telah bekerja sama dengan Hanania Travel tetapi belum menerima haknya, negara juga harus mengawal agar hak-hak mereka dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata An’im.
Desak Pencabutan Izin dan Blacklist Permanen
Selain pemulihan kerugian, DPR juga meminta pemerintah menjatuhkan sanksi administratif paling berat apabila terbukti terjadi pelanggaran serius.
Sanksi tersebut antara lain berupa pencabutan izin operasional permanen terhadap perusahaan serta memasukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab ke dalam daftar hitam penyelenggara perjalanan ibadah.
Menurut An’im, praktik penipuan yang menggunakan kedok perjalanan ibadah tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan umat terhadap penyelenggaraan umrah.
“Penipuan berkedok ibadah adalah kejahatan yang sangat merugikan masyarakat karena menyangkut kepercayaan dan niat suci umat untuk beribadah,” ujarnya.
Pengawasan PPIU Diminta Diperketat
Kasus Hanania Travel juga menjadi momentum bagi DPR untuk mendorong pengawasan terhadap seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Pemerintah diminta tidak hanya memeriksa aspek perizinan, tetapi juga melakukan audit secara berkala terhadap kondisi keuangan, tata kelola perusahaan, dan kemampuan penyelenggara dalam memenuhi kewajiban kepada jemaah.
Komisi VIII DPR menilai lemahnya pengawasan dapat membuka celah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
“Pengawasan harus diperkuat, baik terhadap aspek perizinan, kondisi keuangan perusahaan, maupun kualitas pelayanan. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban akibat lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah,” tegas An’im.
Kasus Hanania Travel kini menjadi salah satu kasus dugaan penipuan perjalanan umrah terbesar yang mencuat pada tahun 2026, dengan total kerugian mencapai Rp12,14 miliar dan sedikitnya 128 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci. Publik kini menantikan langkah-langkah konkret pemerintah untuk memastikan seluruh hak korban dapat berharap secara penuh.