Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan kesepakatan antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR untuk menyelenggarakan hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2020 harus dipertimbangkan kembali.
“Kita belum tahu seperti apa perkembangan pandemi ini, kapan puncak pandemi dan apakah dalam beberapa bulan ke depan apa benar-benar sudah melewati masa krisis dari Covid-19, atau malah ada gelombang kedua,” kata Ujang di Jakarta, Ahad (26/4).
Menurutnya, jika hari pemilihan digelar pada Desember 2020 artinya tahapan yang terhenti sudah harus dimulai kembali pada Juni atau menunda selama tiga bulan. Sementara, saat ini kondisi pandemi masih menunjukkan tren peningkatan kasus positif.
Menurutnya, memulai tahapan pada saat masa krisis bahkan ketika belum mencapai fase puncak pandemi Covid-19 sangat berisiko untuk keselamatan baik penyelenggara, peserta pilkada, maupun masyarakat. Hal itu, kata dia, karena beberapa tahapan pilkada akan melibatkan interaksi tatap muka banyak orang. Semakin banyak interaksi sosial dalam tahapan pemilu tentunya akan meningkatkan risiko penularan.
Kemudian, memulai tahapan tergesa-gesa juga berpotensi akan membuat ketidaksiapan sistem dan metode penyelenggaraan yang tepat untuk dipakai pada masa pandemi. “Penting sekali mengkaji mekanisme, metode dan sistem seperti apa yang tepat kalau menyelenggarakan pemilu ketika pandemi, semuanya tentu harus diselaraskan dengan protokol kesehatan,” ucapnya.
Tidak hanya metode penyelenggaraan pilkada, penyelenggara tentunya juga perlu memikirkan kesiapan anggaran. Seperti diketahui bersama, biaya pilkada diyakini akan membengkak karena harus menyediakan standar keamanan kesehatan dari risiko penularan Covid-19.
“Seperti yang kita tahu, pemerintah tentu anggarannya fokus penanganan Covid-19. Oleh karena itu, apakah cukup hanya menunda 3 bulan, menurut saya sebaiknya pilkada pada pertengahan atau akhir 2021 saja, sehingga penyelenggara bisa memikirkan metode terbaik dan pemerintah tidak terbebani anggarannya,” ungkapnya. (ASF/ANT)