Indonesiainside.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak ekonomi signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah Indonesia.
Hasil survei terbaru Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG telah menggandeng UMKM lokal sebagai pemasok utama kebutuhan pangan dan bahan baku.
Laporan tersebut disampaikan langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).
“Kami dipanggil Presiden untuk menjelaskan hasil survei pelaksanaan MBG di 800 titik yang dilakukan secara profesional,” ujar Luhut usai pertemuan.
Survei DEN dilakukan terhadap 800 titik SPPG yang dipilih secara acak menggunakan sistem komputerisasi agar merepresentasikan kondisi nasional, mulai dari wilayah Papua, Halmahera, hingga Nias Selatan.
Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil kajian menunjukkan sebanyak 86,9 persen SPPG menggandeng minimal satu UMKM lokal sebagai supplier bahan baku.
“Kalau dirata-rata, ada tiga UMKM yang terlibat di setiap SPPG. Ini membuktikan bahwa program MBG bukan hanya memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menciptakan ekosistem supply chain baru bagi UMKM daerah,” kata Seto.
Lebih lanjut, DEN menemukan sekitar 64 hingga 65 persen UMKM pemasok berada di lokasi yang sama dengan SPPG. Artinya, program MBG secara nyata menggerakkan ekonomi lokal dan membuka peluang usaha baru di daerah.
Tak hanya berdampak pada sektor usaha kecil, program MBG juga terbukti menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar. Hasil survei menunjukkan 99 persen pekerja yang direkrut SPPG berasal dari lingkungan sekitar lokasi operasional.
Kondisi ini dinilai menjadi sinyal positif bahwa program MBG mulai menciptakan efek berganda atau multiplier effect terhadap ekonomi masyarakat bawah.
Ekonom menilai pola pemberdayaan seperti ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal, khususnya di daerah terpencil yang selama ini minim akses pasar dan rantai distribusi pangan nasional.
Meski demikian, DEN juga memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya dukungan pembiayaan dan permodalan bagi UMKM yang terlibat dalam rantai pasok MBG.
“UMKM perlu diberikan modal kerja yang lebih baik agar kapasitas produksinya meningkat dan mampu melayani lebih banyak kebutuhan SPPG,” ujar Seto.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja lokal.