Indonesiainside.id – Kuasa hukum mantan Ketua KPK Firli Bahuri, Ian Iskandar, mendesak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap kliennya karena dianggap kurang bukti.
Ian menjelaskan bahwa setelah mencermati proses penyidikan yang berjalan dan tidak adanya bukti yang cukup, seharusnya penyidikan dihentikan.
“Polda Metro Jaya wajib menghentikan penyidikan dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) karena tidak cukup bukti sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana,” kata Ian dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (3/1).
Ian juga mengungkapkan bahwa berkas perkara kliennya telah dikembalikan empat kali oleh Jaksa Kejaksaan Tinggi Jakarta ke Polda Metro Jaya untuk dilengkapi, karena dinilai belum memenuhi syarat materiil.
“Dimana, salah satu petunjuk jaksa adalah perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri sekurang-kurangnya dua orang saksi,” ucapnya.
Meskipun kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, menurut Ian, penyidik masih belum dapat memenuhi alat bukti keterangan saksi yang relevan untuk mendukung tuduhan terhadap kliennya.
Di sisi lain, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto menyatakan bahwa kasus dugaan pemerasan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) akan segera selesai dalam waktu dekat.
“Mudah-mudahan ya, kita berusaha secepatnya 1-2 bulan lagi selesai,” katanya saat memimpin Acara Rilis Akhir Tahun 2024 Polda Metro Jaya, Selasa (31/12/2024).
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak, menambahkan bahwa pada 23 Desember 2024, penyidik telah melakukan koordinasi dengan KPK RI terkait penanganan perkara tersebut.
“Prinsipnya KPK RI mendukung sepenuhnya penyidikan yang saat ini dilakukan tim penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri terhadap penanganan perkara Tipidkor dengan tersangka FB,” katanya.
Ade Safri juga menyampaikan bahwa penyidik telah menyatakan tidak ada kendala terkait pemenuhan P19 dari penuntut umum di Kejati DKI Jakarta.
“Insyaallah tidak akan lama lagi kita akan penuhi itu, dan seperti pernah saya sampaikan bahwa penyidikan penanganan perkara a quo akan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan pasti tuntas,” katanya.