Indonesiainside.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat melalui pemberian contoh nyata, bukan dengan pendekatan larangan atau hukuman. Menurutnya, perubahan kebiasaan tidak bisa dipaksakan, melainkan perlu ditumbuhkan melalui teladan yang bisa diikuti masyarakat.
“Saya lebih percaya, gaya hidup dan kebiasaan itu nggak bisa dipaksa,” kata Menkes Budi Gunadi di Jakarta, Kamis, saat merespons pertanyaan media terkait regulasi konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) serta kebijakan cukai rokok.
Ia menilai, pendekatan edukatif dengan contoh langsung jauh lebih efektif untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Salah satunya dengan memperlihatkan praktik hidup sehat yang sederhana dan mudah diterapkan.
“Misalnya contoh, saya di media sosial yang paling sering makan rebus-rebusan. Begitu dijalani seperti itu saja, sederhana, semua orang tuh mau makan rebusan,” ujarnya.
Selain itu, Menkes juga mengajak perempuan untuk lebih selektif dalam memilih pasangan, termasuk menghindari laki-laki yang merokok. Ia menyebut kebiasaan merokok sebagai red flag karena dampaknya terhadap kesehatan perempuan, terutama sebagai perokok pasif.
Menurut Menkes, paparan asap rokok yang menempel pada tubuh dan pakaian dapat meningkatkan risiko kanker payudara dan kanker serviks hingga 40 persen.
“Menurut saya itu sangat efektif dibandingkan ucapannya melarang merokok atau memberi financial punishment yang besar. Dengan melihat itu, orang akan merasa sadar dan akhirnya memilih untuk berhenti merokok,” kata Budi Gunadi.
Ia menegaskan bahwa edukasi kesehatan membutuhkan strategi komunikasi yang tepat agar masyarakat terdorong menerapkan prinsip hidup sehat demi umur yang lebih panjang dan kualitas hidup yang lebih baik.
Di sisi lain, penyakit tidak menular seperti kanker, jantung, stroke, dan gangguan ginjal masih menjadi beban besar pembiayaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BPJS Kesehatan mencatat total klaim yang dibayarkan sepanjang 2025 mencapai Rp201 triliun, meningkat sekitar 14,9 persen dibandingkan 2024 yang sebesar Rp175 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebutkan bahwa pada 2024, sekitar 34 persen dari total biaya yang dibayarkan BPJS digunakan untuk penanganan penyakit Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU).