Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir, menilai wacana untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan amendemen UUD 1945 perlu didiskusikan secara matang oleh seluruh elite bangsa. Bukan hanya dari elite partai politik, tapi juga kekuatan daerah dan kekuatan golongan yang dulu menjadi pilar utama MPR.
“Jadi dulu kan MPR itu pengejawantahan kedaulatan rakyat. Nah ketika kita ingin menghidupkan GBHN, wadahnya ini MPR, posisinya akan seperti apa,” kata Haedar di Jakarta, Jumat (16/7).
Salah satu wacana dalam amendemen UUD 1945 adalah menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Bedanya dengan semasa orde baru, presiden dan wapres tidak dipilih oleh MPR dan juga tidak bertanggung jawab kepada MPR. Jika seperti itu posisinya, kata Haedar, lembaga tinggi negara yang ada saat ini perlu direformasi.
“Juga keanggotaannya, kan sudah mengalami reduksi. Kalau dulu anggota MPR itu wakil politik, wakil daerah, dan utusan golongan. Nah sekarang tinggal partai politik dan DPD. DPD pun masih minta eksistensi (karena masih lemah), nah ini perlu didiskusikan secara matang agar tidak mengalami ambivalensi,” ujarnya.
Selain itu, substansi dari GBHN juga perlu didiskusikan dengan matang. Mestinya, kata Haedar, GBHN merupakan elaborasi lebih terurai dari prinsip dasar yang ada di preambule (pembukaan UUD 1945).
“Nah ketika garis besar haluan ini dielaborasi, itu tentu tidak terlalu konkret. Kalau terlalu konkret itu namanya nanti pembangunan, tapi kalau abstrak terus yang bagus pembukaan itu ya di atas posisi GBHN,” tuturnya.
Dengan begitu, menurut Haedar, tidak akan kontradiksi jika calon presiden dan wakil presiden di uji secara konseptual oleh MPR. “Maka sebelum melompat perlu ada konsensus dari seluruh kekuatan nasional apa yang dimaksud dengan GBHN,” kata Haedar lagi. (AIJ)