Oleh: Muhajir
Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR Komisi IV, HM Nasim Khan, mengimbau masyarakat tidak mencari kambing hitam pemadaman listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di DKI Jakarta, dan sebagian wilayah Jawa pada Ahad (4/8) kemarin. Menurut dia, yang perlu disorot adalah perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus ditata serius.
“Saatnya sekarang menata serius, khusunya BUMN kita yang sangat jelas sesuai Undang-Undang bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tapi kesejahteraan masyarakat dan bangsa,” kata Nasim Khan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/8).
Dia meminta pemerintah mengecek kembali seluruh sistem energi proyek-proyek yang sudah dibangun, dan mempersiapkan secara matang sertsm mengevaluasi proyek yang akan dibangun. Dia mencontohkan pemadaman listrik yang saat ini masih dalam tahap perbaikan.
“Negara harus memastikan proses operasional sistem energi seluruh proyek nasional siap secara khusus menghadapi padamnya energi listrik,” kata dia.
Dia menilai, kejadian listrik padam massal mestinya bisa diantisipasi oleh PLN. Ini jika kursi pimpinan PT PLN Persero diduduki orang berkualitas dan berpengalaman.
Listrik padam bukan kali pertama terjadi. Dia menuturkan, dalam beberapa kali pergantian Dirut baru, hal serupa selalu terjadi, sehingga mengherankan karena sistem penyulang seharusnya tak rentan.
“Semua bisa trip/shut down, padahal dalam sistem penyulang yang terkoordinir secara teknis sudah diatur tidak overload, tetapi mengapa di-overload-kan. Belum lagi masalah lokal dimanapun tiap menit terjadi karena alam dan lain-lain,” katanya.
Maka itu, Komisi VI DPR berencana bakal memanggil Plt. Dirut PT PLN, Sripeni Inten dan jajarannya. Pemanggilan itu untuk mempertanyakan komitmen kerja dan mengetahui secara detail pemadaman listrik secara massal tersebut.
“Kami akan panggil juga (pertanyakan) komitmen dirut Plt. yang baru belum sebulan,” ucap Nasim Khan. (EP)