Pemerintah Jangan Anak Tirikan Honorer Nonkategori

Oleh : Zahirudin |

Jumlah tenaga honorer nonkategori lebih banyak daripada K2 dan K1, harus ada diskresi kepada mereka dalam hal kebijakan.

IndonesiaInside.id, Jakarta – Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap / Pegawai Tidak Tetap Jawa Timur (FKGTT/PTT Jatim) meminta pemerintah untuk tidak hanya membuat kebijakan bagi honorer kategori dua (K2) dan kategori satu (K1) semata. Tetapi pemerintah juga harus memberikan perhatiannya kepada honorer yang nonkategori terutama dalam mencari solusi dalam penyelesaian masalah honorer.

Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT Jatim Teguh Supriyanto mengatakan, pemerintah harus mengubah regulasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengubah redaksi di dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2019 yang hanya menyebut K2 dan K1.

Padahal, kata Teguh, honorer non kategori juga memiliki masa pengabdian yang sama dengan mereka yang K2 dan K1. Mereka berharap di tahap seleksi P3K berikutnya pemerintah bisa hanya mengategorikan honorer berdasarkan masa pengabdian saja bukan dengan mendikotominya dengan dua kategori di atas.

“Jadi tidak ada lagi penggunaan istilah K2 atau K1 namun yang ada berdasarkan pengabdian saja,” kata Teguh saat dihubungi Indonesiainside melalui sambungan telepon, Jakarta, Selasa (12/03).

Tuntutan yang diajukan Teguh dan sejawat honorer non kategori lainnya berdasarkan definisi pegawai honorer secara umum, yaitu mereka yang bekerja di bawah instansi pemerintahan. Maka dari itu, dia berharap pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah honorer K2 dan K1 saja tetapi juga mereka yang sudah memiliki masa pengabdian yang cukup lama.

Selain itu Teguh juga menegaskan bahwa para honorer non kategori merasa keberatan jika pemerintah ternyata memasukkan mereka ke dalam formasi pelamar umum untuk menjadi guru PNS. Alasannya karena pelamar umum adalah mereka yang belum memiliki kompetensi, sedangkan honorer non kategori yang telah lama mengajar di kelas otomatis sudah membentuk kompetensinya sendiri.

“Wong kami punya pengabdian, masa dimasukkan ke sana. Kan tidak pas. Kami berharap dimasukkan ke jalur khusus seperti K2 dan K1, karena kami sama-sama punya pengabdian,” tegas Teguh.

Maka dari itu Teguh menekankan agar pemerintah memperhatikan betul masa pengabdian mereka selama mengajar di kelas. Menurutnya, banyak guru tidak tetap non kategori yang sudah mengabdi kepada negara selama lebih dari 15 tahun.

“Intinya kami enggak pas kalau dimasukkan di pelamar umum, karena kami punya pengabdian sama seperti K2 dan K1. Maka itu satu yang menjadi cara adalah jangan menggunakan isilah K2 atau K1 tapi langsung saja berdasarkan pengabdian. Minimal 10 tahun, kemudian di atas 5 tahun. Jadi kami sama-sama bertarung dengan pelamar yang punya pengabdian, bukan dengan pelamar umum,” pungkas Teguh.

Sementara kuasa hukum guru honorer dan pegawai tidak tetap, Andi Muhammad Asrun mengatakan, tuntutan yang diajukan Forkom GTT/PTT Jatim sudah masuk akal. Alasannya karena semestinya pemerintah tidak lagi membeda-bedakan tenaga honorer berdasarkan kategori. Jadi, harusnya proses pengangkatan guru dan pegawai tidak tetap, musti menghilangkan redaksional K2 dan K1.

Selain itu, lanjut Asrun, jumlah tenaga honorer non kategori memiliki jumlah yang paling banyak jika dibandingkan dengan K2 dan K1. Menurutnya dikotomi kategori yang dilakukan pemerintah bukan karena alasan negara tidak memiliki kemampuan untuk menggaji mereka semua sebagai P3K.

“Kalau alasannya anggaran, mengapa ada pengangkatan P3K. Ini karena pemerintah tidak konsisten saja dengan keputusannya sendiri. Pengategorian ini kan karena mindset saja, oh honorer itu K2 dan K1,” kata Asrun.(EPJ)