Indonesiainside.id- Anggota Komisi X DPR RI, Fahmi Alaydroes, mengungkapkan, fenomena ‘no viral no justice’ sudah santer dibicarakan di tengah masyarakat. Hal itu salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air.
Dia mencontohkan kasus oknum pelaku bullying (perundungan) yang mengangkangi hukum lewat oknum aparat yang terlibat di dalamnya. Kasus kekerasan seperti perundungan di lingkungan satuan pendidikan telah menjadi sorotan utama, dengan insiden-insiden yang semakin sering terjadi.
Salah satu prioritas utama negara yang berlandaskan hukum tercermin dari perlindungannya terhadap semua warga negara, termasuk anak-anak. Namun, ketika kasus perundungan diabaikan atau tidak ditangani secara serius, itu menandakan kegagalan sistem dalam melindungi warga negara.
“Rusaknya negeri, kalau ada oknum-oknum tertentu yang kemudian dalam tanda petik mengangkangi hukum,” kata Fahmi melalui keterangan pers di Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Dia menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum dan negara harus melindungi semua masyarakat. Ketika berbicara korban, maka negara tidak boleh mengabaikan atau membiarkan pihak-pihak tertentu memperalat hukum agar kasus tidak berlanjut.
“Ketika bicara korban, korban ini kan anak-anak kita, korban ini kan warga negara kita,” ujarnya.
Fahmi Alaydroes menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas j pelaku perundungan. Tapi penting juga pendidikan karakter dalam mencegah kasus-kasus semacam itu. Kelemahan dalam pendidikan karakter merupakan akar dari masalah ini.
Jika pendidikan karakter lebih diperhatikan dan ditekankan dalam sistem pendidikan nasional, kemungkinan kasus-kasus perundungan dapat diminimalisir.
“Jadi, persoalan utama di pendidikan nasional kita adalah pendidikan karakter yang sangat lemah. Kalau pendidikan karakter kita kuat, maka kasus-kasus perundungan ini akan sirna,” ungkapnya.
Namun, fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah bahwa tidak semua kasus perundungan mendapatkan perhatian yang layak, terutama jika tidak menjadi viral di media sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keadilan tidak selalu ditegakkan, terutama ketika pelaku memiliki kekuasaan atau hubungan yang kuat dengan institusi-institusi penegak hukum.
“Jadi ketika ada fenomena no-viral no-justice atau warga negara kemudian mengadu kepada masyarakat melalui media sosial, itu menjadi peringatan, menjadi sinyal bahwa aparat negara itu lemah atau tidak dipercaya oleh masyarakat,” kata Fahmi.
Dia menegaskan, no viral no justice merupakan indikasi negara yang gagal. Masyarakat tidak lagi ke aparat ataupun pemerintah untuk mencari keadilan, tapi membuat ‘pengadilan’ di media sosial. Dia menilai hal tersebut merupakan pukulan memprihatinkan dalam praktik berbangsa dan bernegara.
“Kita harus perbaiki, terutama saya mendorong dengan tegas pemerintah yang terlibat untuk bertindak secara adil,” tutur Fahmi. (Aza)