Indonesiainsie.id, Jakarta – Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) semakin kuat di kalangan masyarakat. Karena itu, tak ada alasan bagi DPR dan Pemerintah agar segera mencabut dan membatalkan RUU kontroversial itu.
Dari penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh MPR, mayoritas kalangan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan setuju agar RUU itu dicabut. Sebagai gantinya, DPR atau pemerintah menginisiasi RUU yang mengatur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Usulan ini salah satunya disampaikan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII). Organisasi alumni PMII ini menekankan perlunya BPIP diatur dalam undang-undang.
Usulan itu disampaikan Pengurus Besar IKA PMII kepada pimpipan MPR di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (7/7). Pengurus Besar IKA PMII yang hadir, antara lain, Ketua Umum Akhmad Muqowam, dan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan KH Masyhuri Malik.
Hadir juga Majelis Kehormatan Organisasi Nur Syam, Wakil Ketua Umum Syaifullah Tamliha, Bendahara Umum Sudarto, Bendahara Nur Nadlifah, dan Wakil Sekretaris Jenderal Ratu Dian Hatifah.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambut baik usulan tersebut. Dengan demikian, kata Bamsoet, memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak terkesan lembaga tersebut hanya miliki suatu rezim pemerintahan.
Selain PB IKA PMII, PBNU dan Legiun Veteran Republik Indonesia serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat juga mengusulkan hal serupa. “Penguatan BPIP melalui undang-undang menandakan keseriusan bangsa dalam membina ideologi bangsa, Pancasila,” katanya.
Jika BPIP diatur dalam UU, menurut Bamsoet, yang diatur adalah masalah teknis kelembagaan, bukan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Agar pembahasan RUU HIP tidak menjadi kontraproduktif, dia meminta pemerintah segera mengambil langkah final sebelum DPR RI memasuki masa reses pada tanggal 17 Juli 2020.
“Kita tunggu saja, semoga polemik ini dapat segera diakhiri. Saya berharap dengan perubahan total RUU BPIP yang baru nanti sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat,” katanya.
Dengan demikian, tidak ada ruang untuk dipelintir dan menjadi bahan distruktif baru di tengah masyarakat. “RUU tentang penguatan BPIP tersebut, sebagaimana diusulkan PBNU, langsung saja diberi nama RUU BPIP,” katanya.
Dia menilai bola kini ada di pemerintah. Presiden Joko Widodo harus mampu menggerakkan kabinetnya untuk meredam pro dan kontra pembahasan RUU HIP agar kembali kepada semangat awal untuk penguatan BPIP.
Menurut politikus Partai Golkar itu, komunikasi jajaran pemerintah dengan pimpinan partai politik juga sangat diperlukan agar antara pemerintah dan DPR RI bisa satu suara dalam membahas RUU BPIP.
“Melalui pembinaan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ideologi Pancasila akan kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Setelah sekian lama bangsa ini cenderung abai dan jatuh dalam kubangan ideologi kapitalisme dan liberalisme,” katanya. (Aza/Ant)