Kader Loyal Demokrat Ikrar Setia dan Kader Mbalelo Dipecat, Kubu KLB Masih Cari Kantor

Indonesiainside.id, Jakarta – Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari berbagai daerah secara bergantian memublikasikan ikrar setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Sementara kader yang dinilai mbalelo, mulai dipecat satu persatu. Sudah banyak DPD yang mengumumkan pemecatan kader menyusul tujuh pesohornya yang dipecat terlebih dulu hingga menggelar kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Jumat (5/3), dan mengukuhkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum yang baru Partai Demokrat.

DPD Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan empat ketua DPC kabupaten yang ikut KLB dipecat dari kepengurusan partai. “Segera, pekan ini kami sudah pastikan empat orang itu. Laporannya sudah dikirim, nanti DPP yang menetapkan,” ujar Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe, di Makassar, Kamis (11/3).

DPP Demokrat bahkan telah memecat Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi, Jontikal, dan Rokan Hilir Muhammad Ridwan karena membelot atau ikut KLB. Dari 12 DPC di Riau, hanya dua ketua DPC dipecat karena dari awal tidak mau menandatangani pakta integritas dan loyalitas kepada AHY.

10 Ketua DPC Demokrat lainnya, dinyatakan Asri solid satu barisan di bawah komando AHY sebagai Ketua Umum yang sah secara konstitusional. “Sebelum KLB, mereka sudah ditandai,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Asri Auzar di Pekanbaru, Kamis.

Sementara kader-kader yang loyal, mereka menyatakan solid mendukung AHY dan menolak KLB kubu Moeldoko. Tak cukup hanya Apel Siaga yang dikomandoi langsung oleh AHY. Putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun naik ke atas mimbar bebas menyuarakan hak politiknya yang direbut secara sewenang-wenang.

AHY juga proaktif mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Kementerian Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kepada sejumlah pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan dan lembaga pemilu itu, AHY membawa berkas dan dokumen keabsahan partainya.

Ikrar setia, salah satunya disuarakan dari Jawa Timur dan seluruh DPC, Kamis (11/3). Demokrat Jawa Timur membacakan ikrar kesetiaan sebagai ungkapan kesolidan mendukung AHY sebagai ketua umum yang sah. “Ikrar ini bukti bahwa Demokrat se-Jatim solid di bawah komando AHY,” ujar Ketua Plt Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Selain ikrar, para pengurus DPC juga menandatangani dukungan ke AHY di hadapan notaris untuk penguatan dan penegasan bahwa di Jatim tak ada yang setuju adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. “Ini semua merupakan bentuk dari keseriusan dan keteguhan hati dari para DPC selaku pemegang suara sah untuk memberikan landasan kuat terhadap keabsahan,” ucap dia.

DPD Jawa Tengah juga demikian. Seluruh anggota DPD Partai Demokrat Jawa Tengah diikuti 35 DPC melakukan ikrar kesetiaan kepada AHY dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah 2021 di Semarang.

Selain ikrar setia, Demokrat Jateng bertekad melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) serta meminta kepada DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang terbukti berkhianat dan melanggar etika politik. Demokrat Jateng juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham Republik Indonesia tidak mengesahkan apapun yang dihasilkan KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Di Kalimantan Timur, pengurus DPD Partai Demokrat bersama DPC Kabupaten dan Kota wilayah mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kaltim, Rabu (10/3). Puluhan pengurus tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota menyampaikan dukungan kepada AHY dan menolak hasil KLB.

Di Lampung, DPD Demokrat mendesak Menkumham Yasonna Laoly tidak ragu menolak hasil KLB kubu Moeldoko. “Kehadiran kami ke Kantor Wilayah Kemenkumham ini untuk memberi dukungan moral kepada Menkumham untuk tidak ragu-ragu menolak apabila versi KLB datang untuk mendaftarkan,” kata Wakil Ketua DPD Demokrat Lampung Yozi Rizal di Bandarlampung, Selasa (9/3).

Aksi yang sama juga dilakukan semua DPD lainnya di Pulau Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Papua, dan Kalimantan. Dengan begitu, DPD provinsi mana saja yang menjadi kubu pendukung Moeldoko? Hingga digelarnya jumpa pers kader pro-KLB di kediaman pribadi Moeldoko, Jakarta, Kamis (11/3), belum terdengar satu pun DPD berikrar setia kepada Moeldoko.

Meski begitu, kubu KLB atau pendukung Moeldoko punya strategi sendiri. Mereka memilih bergerak senyap di tengah maraknya ikrar setia dan soliditas pendukung AHY. Namun, pergerakannya sangat terbatas karena belum punya markas atau kantor tetap sebagaimana kantor-kantor DPP hingga DPC milik Partai Demokrat di bawah komando AHY.

Salah satu perintis KLB, Darmizal, mengatakan kantor pusat kubu Moeldoko nantinya akan bertempat di Jalan Pemuda Nomor 712 Rawamangun, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim). Sementara menurut Marzuki Alie, Kantor DPP pihaknya untuk sementara waktu tidak jauh dari kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, yaitu Jalan Terusan Lembang D54, Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, Darmizal, membantah. Rumah dengan alamat Jalan Terusan Lembang D54, Menteng, itu adalah kediaman pribadi Moeldoko. Dia mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut kediaman pribadi Moeldoko sebagai markas sementara pengurus Demokrat versi KLB tidak benar. Rumah itu hanya dipinjam untuk jumpa pers.

“Hari ini kita konferensi pers di tempat ini. Tempat ini adalah kediaman pribadi Ketua Umum Partai Demokrat Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko. Kami diberikan kesempatan memakai tempat ini pada hari ini saja karena kebetulan ibu (istri Moeldoko) dan keluarga lainnya sedang berada di luar kota sehingga kegiatan kita pada hari ini tidak mengganggu keluarga beliau yang ada di rumah,” kata Darmizal saat memberi pengantar pada sesi jumpa pers. (Aza/Ant)

Tinggalkan Komentar