Indonesiainside.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Penanganan Pascabencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat di Jakarta, Selasa (27/1) lalu.
“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pasca bencana di wilayah Sumatra secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Seluruh langkah yang kami lakukan berorientasi pada pemulihan konektivitas, keselamatan transportasi, serta dukungan terhadap distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak,” terang Menhub Dudy, dikutip Rabu (28/1).
Ia menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintah diminta mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra. Dalam hal ini, Kemenhub menjalankan mandat di bidang infrastruktur melalui perbaikan, peningkatan, hingga pembangunan kembali prasarana dan sarana transportasi.
“Seluruh langkah yang kami ambil mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Kami sangat berharap dukungan, masukan, dan pengawasan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI agar pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdampak,” terang Menhub Dudy.
Menhub Dudy memaparkan, bencana di Provinsi Aceh berdampak pada sejumlah infrastruktur transportasi, antara lain tiga Terminal Tipe A, tiga Terminal Tipe B, dua Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), serta jalur rel kereta api lintas Muara Satu–Kuta Blang sepanjang 30 kilometer dengan 65 titik lokasi terdampak. Kerusakan juga terjadi pada berbagai perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), chevron, lampu peringatan (warning light), dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
“Kondisi ini tentu memengaruhi kelancaran arus barang dan orang di wilayah Aceh. Karena itu, penanganan darurat di daerah ini kami prioritaskan pada pemulihan fungsi konektivitas dasar,” ungkapnya.
Di Provinsi Sumatra Utara, bencana berdampak pada satu Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Medan–Binjai dan Binjai–Besitang sepanjang 99 kilometer dengan 88 titik lokasi terdampak. Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, APJ, guardrail, dan lampu peringatan yang berpotensi menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas jika tidak segera ditangani.
Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat, dampak bencana meliputi satu Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Padang–Lubuk Alung–Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan delapan titik lokasi terdampak. Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, APJ, guardrail, dan fasilitas pendukung transportasi lainnya.
“Penanganan di wilayah ini difokuskan pada pemulihan akses transportasi utama yang menunjang aktivitas masyarakat serta logistik antardaerah,” jelas Menhub Dudy.
Dalam masa tanggap darurat, Kemenhub telah melakukan berbagai langkah, mulai dari survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, hingga perbaikan fasilitas layanan penumpang. Dukungan juga diberikan melalui distribusi logistik menggunakan moda transportasi laut, udara, dan kereta api, termasuk penetapan tarif nol rupiah untuk Tol Laut serta diskon jasa kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.
“Kami juga mengerahkan taruna transportasi sebanyak 146 orang di Aceh, 143 taruna di Sumatra Utara, dan 177 taruna di Sumatra Barat untuk pembersihan material di fasilitas umum serta pemberian bantuan bahan pokok dan obat-obatan kepada masyarakat terdampak. Semua upaya ini kami lakukan untuk memastikan rantai pasok dan bantuan kemanusiaan tidak terhambat ke wilayah terdampak,” tegasnya.
Untuk mendukung penanganan di titik rawan bencana, Kemenhub turut mengerahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai simpul transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Salah satu bentuk dukungan yakni penyediaan 12 pesawat dan tujuh helikopter yang disiagakan di tujuh bandara guna menjamin respons cepat terhadap kondisi darurat dan distribusi bantuan.
Ke depan, Kemenhub akan fokus pada pelaksanaan Rencana Aksi 2026–2028 yang mencakup tahapan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Perkiraan kebutuhan anggaran penanganan pascabencana transportasi dengan fokus tahun 2026 untuk tanggap darurat mencapai Rp60,58 miliar, sementara rehabilitasi dan rekonstruksi awal sebesar Rp129,32 miliar.
Adapun rekapitulasi kebutuhan anggaran berdasarkan sektor transportasi meliputi Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp103,64 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp11,76 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp589,15 miliar, Ditjen Perkeretaapian Rp702,13 miliar, serta BPSDM Perhubungan Rp65,79 miliar. Sementara berdasarkan wilayah terdampak, kebutuhan anggaran di Provinsi Aceh sebesar Rp814,80 miliar, Provinsi Sumatra Utara Rp544,89 miliar, dan Provinsi Sumatra Barat Rp112,78 miliar.
“Kami akan fokus pada pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara yang berfungsi sebagai simpul tanggap bencana. Dengan dukungan dari Komisi V DPR RI, kami optimistis upaya ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tutup Menhub Dudy.