Indonesiainside.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dirancang lebih inklusif dan berkeadilan guna memperluas akses pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
Menurutnya, SPMB bukan sekadar proses seleksi, melainkan sistem yang memberi kesempatan belajar seluas-luasnya bagi siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta. “SPMB itu sistem penerimaan murid baru, bukan seleksi penerimaan murid baru. Karena ini sistem, kita usahakan semua murid mendapatkan kesempatan belajar,” kata dia di SMPN 1 Surabaya, dikutip ANTARA, Selasa (7/4).
Dalam pelaksanaannya, jalur penerimaan tetap mencakup domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Namun, terdapat penyesuaian pada jalur prestasi akademik dengan penambahan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai komponen seleksi selain nilai rapor. Persentase penilaian ini akan diatur oleh dinas pendidikan di masing-masing daerah.
Untuk jalur prestasi non-akademik, cakupan tetap meliputi olahraga, seni, dan kepemimpinan, namun kini diperluas tidak hanya terbatas pada OSIS, tetapi juga mencakup kegiatan seperti Pramuka dan perwakilan siswa lainnya.
Sementara itu, jalur afirmasi tetap diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan berkebutuhan khusus, sedangkan jalur mutasi diberikan bagi anak yang mengikuti perpindahan tugas orang tua, termasuk tenaga pendidik.
Abdul Mu’ti menegaskan, pengaturan teknis pelaksanaan SPMB akan menjadi kewenangan pemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi menangani jenjang SMA, SMK, dan SLB, serta pemerintah kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP.
Di sisi lain, Aries Agung Paewai menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan Posko SPMB 2026 untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran. Posko ini menyediakan layanan informasi, konsultasi, hingga penanganan kendala, baik secara langsung di sekolah maupun secara daring melalui laman resmi.
Ia juga menambahkan, layanan SPMB tahun ini diperkuat dengan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) guna memberikan akses informasi yang lebih cepat, mudah, dan responsif bagi masyarakat.
Pemerintah berharap, SPMB 2026 tidak hanya menjadi mekanisme administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong pemerataan akses pendidikan yang lebih luas dan berkeadilan di seluruh Indonesia.