JAKARTA – Ibu Kota DKI Jakarta masih menjadi magnet masyarakat untuk mengadu nasib masyarakat di Indonesia. Fenomena urbanisasi ini menjadi hambatan karena memicu terciptanya daerah kumuh.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah mengatakan, data Bank Dunia tahun 2019 menunjukkan Jakarta merupakan kota yang mengalami kepadatan tertinggi di dunia.
“Kita lihat data 2020 itu sekitar 113 ribu masuk Kakarta, ini diluar tetangga, khusus jakarta. Kemudian naik jadi 157 ribu di 2021. Lalu selanjutnya naik lagi secara signifikan,” terangnya dalam siaran YouTube Podcast Kacamata Channel, Jumat (5/5).
Adapun untuk mengatasi fenomena tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah membuat sejumlah kebijakan. Namun terdapat inkonsistensi kebijakan didalamnya hingga adanya politisasi.
“Era Soekarno pernah memimpikan Jakarta kota yang indah, penuh dengan gedung mercusuar. Tapi dalam perkembangannya era Ali Sadikin, terjadi penumpukan, masyarakat berbondong masuk kota hingga 1977,” jelas dia.
Untuk membendung hal tersebut, Gubernur Ali Sadikin membuat kebijakan pengembalian penduduk ke daerah asal. Akan tetapi kebijakan tersebut berhenti pada era Gubernur Soerjadi Soedirdja (1992-1997).
Bahkan pada periode 1997-2002 di bawah komando Gubernur Sutiyoso, pendatang bebas untuk masuk Jakarta. Selanjutnya perubahan terjadi lagi ketika era Gubernur Fauzi Bowo dan Joko Widodo.
Meskipun begitu disampaikan ada kepentingan politik didalamnya. “Tapi itu sekali lagi ada kepentingan karena Pak Jokowi waktu itu mencalonkan presiden, kebijakan berubah, didata saja jadinya,” tambah Trubus.
Lalu pada masa Gubernur Anies Baswedan, Jakarta menjadi kota terbuka yang siapa saja boleh masuk tanpa ada pendataan. Bahkan untuk wilayah seperti Plumpang, Jakarta Utara dijanjikan untuk diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akhirnya menjadi masalah.
“Anies juga dijanjikan lain lagi dikasih IMB yang berlaku sampai 2024, tapi mereka sudah terlanjur menempati. Inkonsistensi kebijakan dimanfaatkan pihak tertentu. Jadi urbanisasi yang didiskusikan gimana solusinya, situasi jalan buntu tidak ada penyelesaiannya,” tutup Trubus. (Aza)