Indonesiainside.id – Ironi keadilan terjadi di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur. Seorang perempuan berinisial MML yang datang untuk melaporkan kasus pemerkosaan justru diduga mengalami kekerasan seksual oleh oknum polisi yang seharusnya melindungi dan memproses laporannya.
Insiden memilukan ini langsung mendapat perhatian serius dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang menegaskan akan mengawal penanganan kasus tersebut secara menyeluruh.
“Kami sangat menyayangkan terjadinya kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,” ujar Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi di Jakarta, Kamis (12/6).
Kemen PPPA menyatakan telah melakukan koordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 juga disiagakan untuk memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban.
“Kemen PPPA mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di fasilitas layanan publik dan selalu menyerukan peran aktif seluruh pihak, baik instansi pemerintah, swasta hingga masyarakat untuk bersama mengawasi dan menciptakan ruang layanan yang aman bagi semua,” tegas Arifah.
Kronologi kejadian bermula pada 2 Maret 2025, pukul 21.00 Wita, saat MML mendatangi Polsek Wewewa Selatan untuk melaporkan pemerkosaan yang dialaminya di Desa Mandungo. Bukannya mendapat perlindungan, MML justru diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh Aipda PS, petugas yang memeriksanya saat itu.
“Saat ini kasusnya masih dalam penanganan Propam Polres Sumba Barat Daya,” ungkap Arifah.
Aipda PS telah diperiksa oleh Provos dan saat ini tengah menjalani proses hukum internal serta dikenakan penahanan khusus. Namun, bagi banyak pihak, kasus ini kembali menegaskan adanya krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, terutama dalam menangani korban kekerasan seksual.
Kemen PPPA juga menegaskan bahwa tindakan PS melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan meminta agar proses hukum berjalan secara transparan dan berpihak pada korban.