Anggaran IT MBG Disorot, BGN Gandeng Peruri Jamin Transparansi dan Keamanan Data

Indonesiainside.id – Isu anggaran digitalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di publik mendapat respons langsung dari Badan Gizi Nasional. Lembaga ini menegaskan bahwa seluruh pengadaan sistem teknologi informasi dilakukan secara transparan dan diawasi ketat, termasuk melalui pelibatan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia sebagai mitra strategis.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, kerja sama tersebut bertujuan memastikan keamanan data nasional sekaligus mendukung keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).

Ia menanggapi langsung isu anggaran Rp1,2 triliun yang beredar, dengan merinci bahwa realisasi anggaran difokuskan pada dua komponen utama. Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN dengan nilai sekitar Rp550 miliar. Kedua, penyediaan layanan managed service perangkat Internet of Things (IoT) sebesar Rp199 miliar.

“Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang menyediakan layanan teknologi aman tingkat tinggi (high security). Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada Peruri sebagai penyedia solusi digital security bagi instansi pemerintah,” kata dia, dikutip ANTARA, Rabu (22/4).

Menurut Dadan, penunjukan Peruri juga didasarkan pada statusnya sebagai Government Technology Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2023, yang memperkuat perannya dalam transformasi digital nasional, khususnya dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ia menambahkan, rekam jejak Peruri di bidang digital juga menjadi pertimbangan penting, termasuk sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik dan pengelola sistem materai elektronik nasional.

“Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip good corporate governance. Kami memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia,” tuturnya.

Terkait isu teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), BGN memastikan seluruh tahapan administrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum. Pemerintah menargetkan sistem SIPGN dan dukungan IoT dapat segera beroperasi optimal, sehingga distribusi program MBG dapat dipantau secara real-time dan tepat sasaran.

Tinggalkan Komentar