Indonesiainside.id — Isu dugaan politik transaksional menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dinilai menjadi persoalan serius sekaligus ironis bagi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, praktik transaksi mungkin dianggap sebagai sesuatu yang lazim dalam kontestasi politik. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika isu tersebut muncul dalam organisasi keagamaan seperti NU.
“Kalau isu money politics, soal transaksi, itu publik mungkin menganggap sesuatu yang biasa dalam politik. Tapi kalau ini terjadi pada organisasi sosial dan agama, apalagi organisasi Islam yang besar, tentu sangat ironis,” kata Adi dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema “Stop Politik Transaksional di Muktamar NU” di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Menurut Adi, kekuatan utama NU bukanlah kekuasaan politik, melainkan moralitas, keilmuan, nilai keislaman, dan pengabdian kepada umat.
Karena itu, ia berharap kontestasi Muktamar tidak menyeret NU terlalu jauh ke dalam praktik politik transaksional.
Jangan Sampai NU Mirip Partai Politik
Adi mengaku isu politik uang dalam Muktamar NU sebenarnya tidak mudah dibicarakan karena menyangkut “aurat” internal organisasi. Apalagi, hingga kini dugaan tersebut masih berupa isu dan belum terbukti secara terbuka.
Namun, munculnya pernyataan sejumlah tokoh NU yang secara terbuka mengingatkan bahaya politik transaksional, menurut dia, patut menjadi perhatian.
“Kalau ada ulama yang saya anggap cukup berilmu dan memiliki integritas luar biasa kemudian speak up secara terbuka, pasti ada kegelisahan yang perlu kita dengarkan,” ujarnya.
Adi berharap isu tersebut pada akhirnya hanya menjadi desas-desus yang tidak terbukti.
Sebab, menurut dia, apabila politik uang benar-benar terjadi dalam perebutan kepemimpinan NU, pertanyaan besarnya adalah mengenai identitas organisasi tersebut.
“Kalau praktik transaksional itu benar-benar terjadi, pertanyaannya sederhana: apa bedanya NU dengan partai politik?” katanya.
Ia bahkan menyindir, apabila orientasi NU sudah sepenuhnya bergeser menjadi perebutan kekuasaan, maka organisasi tersebut sekalian saja berubah menjadi partai politik.
“Kalau NU memang suka dengan cawe-cawe politik, hubbuddunya, dan urusan kekuasaan, ya sekalian saja menjadi partai politik,” ujar Adi.
Namun, sebagai warga NU, ia menegaskan tidak menginginkan arah tersebut.
Ia berharap NU tetap menjadi organisasi yang mengedepankan moralitas, keilmuan, kesalehan, kesederhanaan, serta pengabdian kepada masyarakat.
“NU itu milik kita bersama. Saya tentu tidak mau isu seperti ini benar-benar terjadi. Saya berharap ini hanya sebatas gosip dan angin lalu,” pungkasnya.
Isu tersebut menjadi perhatian menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026.