PDIP Pun Protes Iuran BPJS Dinaikkan, Anggap Pemerintah Tak Sensitif

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, mengaku tak setuju dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan. Ia meminta pemerintah segera membatalkan kebijakan tersebut karena hanya menambah beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah (tolong) sensitif deh. Ini kan sebenarnya tinggal mengeksekusi hasil keputusan MA (Mahkamah Agung). Kenapa sih mesti harus naik? Kalau perlu, malah tidak dinaikkan bahkan dibebaskan seperti pajak dibebaskan. Bensin untuk ojek aja bisa 50 persen, 30 persen,” kata Ribka di Jakarta, Kamis (14/5).

Dia menegaskan, Komisi IX DPR sudah menyampaikan penolakan saat rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan. Seharusnya, menurut Ribka, pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pada Februari lalu.

Namun, Jokowi justru menaikkan kembali iuran itu melalui Perpres Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. “Ini kenapa BPJS malah naik? Lama-lama orang enggak ada yang bayar BPJS,” ujar dia.

Ribka lalu meminta Presiden Joko mengkaji kembali aturan tersebut. Melalui kajian itu, dia berharap pemerintah berbesar hati membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Harapan saya sebagai wakil rakyat, semua mengeluh kontrak rumah, mengeluh pekerjaan ke depan yang di-PHK, semua bahkan untuk anak sekolah ini supaya dibatalkan kenaikan BPJS,” ucap dia.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana menilai Joko Widodo bermain-main dengan MA terkait iuran BPJS Kesehatan.

“Langkah presiden adalah bentuk pembangkangan hukum. Dalam putusan MA 7P/2020, terdapat kaidah hukum yang dinyatakan hakim agung bahwa kebijakan menaikan iuran BPJS Kesehatan melanggar hukum sebab tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis,” kata Arif. (AIJ)

Tinggalkan Komentar