Yusril Ungkap Dugaan Pungli dan Korupsi di Jajaran Imigrasi Masih Berlangsung

Indonesiainside.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan masih maraknya berbagai penyimpangan birokrasi, termasuk praktik pungutan liar (pungli), di lingkungan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan.

Menurut Yusril, informasi tersebut berasal dari berbagai laporan masyarakat yang diterimanya dalam beberapa waktu terakhir.

“Ini merupakan satu masukan penting, apalagi setelah KPK telah mengungkapkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, baik yang terjadi pada tahun 2023-2024 maupun yang terjadi sekarang ini,” kata Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Yusril menyebut perkembangan terakhir yang diterima pemerintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan dugaan korupsi terjadi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Ia menjelaskan, kasus yang tengah disidik tidak hanya berkaitan dengan periode 2023-2024 saat Silmy Karim menjabat Direktur Jenderal Imigrasi, tetapi diduga masih berlangsung hingga saat ini ketika Silmy telah menjabat Wakil Menteri Imipas.

Selain itu, dugaan praktik korupsi disebut melibatkan sejumlah pejabat birokrasi di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat hingga mantan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya terus memonitor perkembangan kasus penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di jajaran Imigrasi, khususnya di Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang telah disidik oleh KPK,” ujar Yusril.

Ia menegaskan seluruh dugaan penyimpangan tersebut harus diungkap secara terang dan tuntas guna menjaga integritas reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik.

Menurut Yusril, pemerintah mendukung penuh langkah KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pihak-pihak yang terlibat sesuai kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

“Semua hal itu harus diungkap dengan jelas dan tuntas oleh KPK,” tegasnya.

Pernyataan Yusril tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah memberi perhatian serius terhadap pembenahan birokrasi di sektor imigrasi dan pemasyarakatan, terutama terkait praktik pungli dan dugaan korupsi yang dinilai mencederai pelayanan publik serta semangat reformasi birokrasi.

Tinggalkan Komentar