Indonesiainside.id– Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada sejumlah mahasiswa oleh oknum polisi untuk mengalihkan titik aksi demonstrasi dari Istana Presiden ke Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Ia menegaskan mahasiswa tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat kepentingan politik praktis maupun kepentingan pihak tertentu.
Dugaan tersebut mencuat setelah mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima tawaran uang yang diduga bertujuan memengaruhi arah dan lokasi aksi demonstrasi.
Menanggapi hal itu, Lalu Hadrian Irfani meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tersebut sekaligus mengingatkan semua pihak agar tidak mencoba membeli idealisme mahasiswa.
“Jangan membeli idealisme dan integritas mahasiswa dengan uang. Fase mahasiswa adalah masa mengasah dan meningkatkan intelektualitas, sekaligus memupuk idealisme dan integritas yang akan menjadi bekal penting bagi masa depan bangsa,” ujar Lalu dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).
Menurut legislator PKB asal Nusa Tenggara Barat itu, siapa pun yang memberikan uang untuk menggerakkan atau mengarahkan aksi demonstrasi telah mencederai independensi gerakan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kekuatan moral dan penjaga demokrasi.
“Mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral yang independen. Ketika aksi mahasiswa digerakkan oleh kepentingan uang, maka nilai-nilai perjuangan, objektivitas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat akan tergerus,” tegasnya.
Lalu juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah tergoda oleh iming-iming materi dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi memperjuangkan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Saya berharap mahasiswa tetap menjaga marwah gerakan mahasiswa. Jika melakukan demonstrasi, hal itu harus benar-benar dilakukan secara murni untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan masukan kepada pemerintah maupun lembaga negara, bukan karena kepentingan uang atau pihak tertentu,” katanya.
Ia menegaskan, independensi gerakan mahasiswa harus terus dijaga agar tetap menjadi representasi suara rakyat sekaligus kekuatan intelektual yang mampu memberikan kontribusi positif bagi perjalanan demokrasi dan pembangunan bangsa.