Indonesiainside.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaringan Utilitas yang telah disahkan DPRD DKI Jakarta pada Desember 2025 lalu.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mendorong agar Pergub tersebut segera diterbitkan. Menurutnya, tanpa aturan teknis yang jelas, Perda Jaringan Utilitas sulit berjalan efektif di lapangan.
“Kami berharap Perda yang sudah dihasilkan bisa segera ditindaklanjuti oleh Bapak Gubernur dalam bentuk Pergub. Karena Perda ini tidak akan ada ‘giginya’ kalau tidak ada Pergub. Pergub-lah yang mengatur teknis pelaksanaannya di lapangan,” kata Aziz, Rabu (4/3).
Ia menilai kondisi kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Jakarta sudah cukup mengkhawatirkan, terutama saat musim hujan. Banyak kabel yang tidak jelas kepemilikannya, khususnya dari penyedia layanan internet. Bahkan, sejumlah kabel yang sudah tidak terpakai masih dibiarkan tergantung di udara.
Menurut Aziz, kondisi tersebut tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Karena itu, kami mendorong agar Pergub segera dituntaskan sehingga seluruh jalan di Jakarta, terutama jalan protokol, tidak ada lagi kabel yang menjuntai,” tegasnya.
Ia menambahkan, penataan jaringan utilitas menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Selain faktor keamanan, aspek keindahan dan kerapian kota juga harus menjadi perhatian pemerintah.
“Kalau kita ingin menjadi kota global, maka secara estetika juga harus siap. Tidak ada lagi kabel di atas. Semua tertata dan masuk ke bawah tanah sehingga terlihat lebih indah,” katanya.
Aziz menjelaskan, setiap Perda pada umumnya diberikan waktu maksimal satu hingga dua tahun untuk ditindaklanjuti melalui aturan turunan sebagai tahap implementasi regulasi.
“Kita berikan waktu maksimum dua tahun. Tapi bukan berarti harus menunggu dua tahun. Kalau bisa segera ditindaklanjuti dengan Pergub tentu jauh lebih baik,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa penerbitan aturan turunan membutuhkan kesiapan anggaran serta aspek teknis. Meski demikian, Aziz optimistis Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memiliki komitmen untuk segera merealisasikan aturan tersebut.
“Saya kira Pak Gubernur punya perhatian besar terhadap hal ini. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan melalui Pergub-Pergubnya,” tandasnya.