Indonesiainside.id – Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan perjudian online untuk memperluas aktivitas ilegal mereka. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendesak pemerintah segera membentuk tim gabungan khusus guna menutup situs-situs judi online yang semakin marak selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
Menurut Soleh, minat masyarakat terhadap pertandingan Piala Dunia sering kali diikuti peningkatan aktivitas taruhan sepak bola ilegal yang dilakukan melalui berbagai platform digital.
“Fenomena maraknya judi online bola selama Piala Dunia harus menjadi perhatian serius pemerintah dan penegak hukum. Praktik terlarang tersebut harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” ujar Oleh Soleh, Selasa (23/6/2026).
Oleh Soleh menilai pemberantasan judi online tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membentuk tim gabungan yang bekerja secara khusus selama Piala Dunia berlangsung.
Menurutnya, para pelaku judi online memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat cepat. Ketika satu situs ditutup, situs lain dengan nama dan alamat berbeda segera muncul untuk menggantikannya.
Komdigi bersama Polri harus membentuk tim gabungan untuk menutup situs judi online bola. Mereka harus bekerja keras karena ketika satu situs ditutup, biasanya akan muncul situs baru dengan berbagai modus dan alamat berbeda, katanya.
Ia menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan. Justru selama kompetisi internasional berlangsung, pengawasan perlu diperketat agar ruang gerak para pelaku semakin terbatas.
“Penutupan situs harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar ruang gerak para pelaku semakin sempit,” tegasnya.
Selain pemblokiran situs, Oleh Soleh menilai langkah yang tidak kalah penting adalah memutus aliran dana perjudian online.
Oleh karena itu, ia meminta adanya koordinasi yang lebih erat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyatukan transaksi keuangan yang diduga terkait dengan aktivitas taruhan sepak bola selama Piala Dunia.
“Kerja sama dengan PPATK sangat penting. Pendekatan penegakan hukum tidak cukup hanya menutup situs, tetapi juga harus menelusuri dan memutus aliran dana yang digunakan dalam praktik perjudian tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, pemberantasan judi online akan lebih efektif jika dilakukan melalui pendekatan teknologi, penegakan hukum, dan pengawasan transaksi keuangan secara bersamaan.
PPATK: Transaksi Judi Online Biasanya Melonjak Saat Turnamen Besar
Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa hasil pemantauan lembaganya menunjukkan transaksi deposit judi online cenderung meningkat pada akhir pekan dan mengalami penayangan lebih tinggi ketika berlangsung kompetisi sepak bola berskala internasional seperti Piala Dunia.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa event olahraga global kerap menjadi momentum bagi jaringan judi online untuk menarik pemain baru dan meningkatkan volume transaksi.
Oleh karena itu, Oleh Soleh meminta pemerintah menjadikan data PPATK sebagai dasar untuk memperkuat pengawasan selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
“Jangan sampai euforia Piala Dunia justru dimanfaatkan oleh jaringan judi online untuk memperluas praktik ilegal yang merugikan masyarakat,” katanya.
Selain hukum, judi online juga dinilai membawa dampak sosial dan ekonomi yang serius. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian finansial, terlilit hutang, hingga menghadapi masalah keluarga akibat kecanduan perjudian digital.
Oleh karena itu, selain penindakan terhadap pelaku dan operator, pemerintah juga didorong untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online.
Piala Dunia seharusnya menjadi ajang hiburan dan pemersatu bagi para pecinta sepak bola, bukan menjadi pintu masuk bagi berkembangnya praktik perjudian yang merugikan masyarakat luas.