Indonesiainside.id – Temuan mengejutkan muncul dari kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi IV, di kawasan Pelabuhan Benoa. Di bawah permukaan laut Indonesia, diduga terdapat jaringan kabel ilegal yang jumlahnya justru melampaui kabel resmi, dan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan potensi kebocoran pendapatan negara dalam skala besar.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa banyak kabel laut, termasuk fiber optik, belum mengantongi izin resmi. Padahal, infrastruktur ini seharusnya menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang signifikan.
“Ini temuan yang sangat berharga. Dikarenakan ada potensi pendapatan negara yang cukup besar dari kabel laut yang belum berizin,” tutur dia dalam keterangannya, Kamis (23/4).
Temuan tersebut mengindikasikan adanya celah pengawasan di sektor kelautan, terutama pada pengelolaan ruang laut yang kini semakin padat oleh infrastruktur digital global. Tanpa regulasi dan penertiban yang ketat, negara berisiko kehilangan potensi pemasukan dari aktivitas yang sejatinya bernilai ekonomi tinggi.
Tak hanya itu, keberadaan kabel ilegal ini juga menunjukkan lemahnya kontrol terhadap lalu lintas infrastruktur strategis di wilayah perairan nasional. Komisi IV pun mendesak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan penelusuran menyeluruh.
“Kita minta untuk diusut, dicari tahu, dan ditegakkan aturan yang berlaku di laut kita,” tegas Kharis.
Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, mengungkapkan bahwa jaringan kabel tersebut tidak hanya berskala domestik, tetapi juga lintas negara—bahkan terhubung hingga ke Australia. Namun ironisnya, sebagian besar belum memiliki izin resmi.
“Fiber optik ini terbentang sampai ke luar negeri, tetapi banyak yang belum berizin. Ini potensi negara yang harus ditegakkan,” ujarnya.
Kondisi ini memperlihatkan paradoks: di satu sisi Indonesia menjadi jalur strategis infrastruktur digital global, tetapi di sisi lain belum mampu memaksimalkan manfaat ekonominya. Penertiban kabel laut ilegal kini bukan sekadar soal kepatuhan hukum, tetapi juga menyangkut kedaulatan ekonomi dan penguasaan aset strategis nasional.
DPR menegaskan, langkah tegas harus segera diambil. Jika dibiarkan, praktik ini berpotensi menjadi “kebocoran senyap” yang terus menggerus pendapatan negara tanpa disadari publik.
“Kalau tanpa izin, harus ditertibkan. Tegakkan aturan, karena ini menyangkut kepentingan dan keuntungan negara,” pungkas Dadang.