Indonesiainside.id — Di usia senjanya, Manap Bin Eman hanya bisa mengungkap pasrah tanah warisan keluarganya di Desa Nambo yang kini berubah menjadi area tambang batu kapur.
Petani sepuh yang akrab disapa Kakek Manap itu mengaku tanah girik seluas sekitar dua hektare milik keluarganya yang diduga dikuasai dan dikeruk oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau PT SBI, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
“Surat tanah masih saya simpan, tapi tanahnya sudah dikuasai dan digali oleh PT SBI,” ujar Manap saat ditemui di kediamannya di Desa Nambo, Selasa (9/6/2026).
Menurut pengakuannya, persoalan bermula setelah terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK-864/Menhut-II/2014 tertanggal 22 September 2014 untuk kegiatan operasi produksi batu kapur di wilayah Cileungsi dan Klapanunggal.
Di dalam kawasan tersebut, Manap mengaku masih memiliki tanah sah berdasarkan dokumen Letter C dan ketetapan IPEDA atas nama orang tuanya, Adung Eman.
Namun sejak 2018, ia menyebut lahan tersebut perlahan dikuasai dan aktivitas penambangan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian ganti rugi yang jelas.
Saat terakhir mengunjungi lokasi, Kakek Manap mengaku menemukan bukit yang dahulu menjadi lahan keluarganya telah rata akibat aktivitas pengerukan tambang dengan kedalaman mencapai sekitar 40 meter.
“Sampai sekarang belum ada surat pengalihan hak atas tanah. Saya juga belum mendapat ganti rugi. Memang ada uang yang diberikan, tapi disebut hanya uang kerahiman,” katanya.
Kondisi tersebut disebut berdampak pada kehidupan ekonomi dan psikologis Manap yang selama bertahun-tahun menggantungkan kehidupan pada lahan tersebut.
Ia mengaku telah berupaya mencari keadilan melalui bantuan kantor hukum di Jakarta Selatan yang kemudian mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada April 2026.
Dalam surat itu disebutkan dugaan kepemilikan atas lahan milik warga negara telah masuk ranah pidana serius karena menyebabkan kerusakan besar pada tanah yang masih dipersengketakan.
Namun hingga kini, menurut pihak pendamping hukum, belum ada tanggapan resmi dari menteri terkait.
Tak hanya itu, Manap juga mengaku khawatir konflik agraria semakin meluas setelah adanya pemasangan patok baru di kawasan yang diklaim masih menjadi miliknya dan sejumlah warga lain di Blok 18 Desa Nambo.
“Ada sekitar 17 patok baru dipasang. Itu sudah saya cabut semua,” katanya dengan suara bergetar.
Kasus yang dialami Kakek Manap kembali menyoroti permasalahan konflik agraria dan aktivitas pertambangan di Indonesia, terutama yang melibatkan perusahaan besar dan kawasan karst.
Aktivitas tambang batu kapur dinilai berpotensi memicu kerusakan ekologi seperti hilangnya lapisan tanah subur, rusaknya kawasan resapan udara, hingga ancaman terhadap sumber mata air masyarakat.
Pengamat lingkungan juga menilai konflik lahan yang tidak diselesaikan secara transparan dapat memicu dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat desa yang bergantung pada lahan pertanian turun-temurun.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari PT Solusi Bangun Indonesia terkait tuduhan penguasaan lahan dan aktivitas penambangan di atas tanah yang diklaim milik Kakek Manap.
Masyarakat kini berharap pemerintah pusat turun tangan untuk memastikan penyelesaian konflik dilakukan secara adil, transparan, dan mengedepankan perlindungan hak warga negara.