Oleh: Ahmad Z.R
Terpidana kasus ujaran kebencian itu akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus pencemaran nama baik.
Indonesiainside.id, Jakarta – Kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahardian membenarkan kliennya bertolak ke Surabaya untuk menjalani sidang kasus lain di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun ia menampik bahwa kliennya akan mendekam di Rutan Medaeng. Melainkan hanya berada di rutan tersebut jika kliennya menjalani masa sidang.
“Klien kami tidak ditahan disana, melainkan dipinjam untuk menjalani selama masa persidangan,” ujar Aldwin di Jakarta, Rabu (6/2).
Pemindahan penahanan ke Surabaya atas ini permohonan dari Kejaksaan Tinggi Surabaya untuk menjalani sidang terkait perkara pencemaran nama baik atas ucapannya di media sosial yang dinilai menyinggung kelompok atau organisasi massa saat digelar Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018.
Kasus yang menjerat Ahmad Dhani di Surabaya ini bermula setelah politisi Gerindra itu membuat vlog sebagai respon dari penghadangan oleh massa Cinta NKRI ketika Dhani hendak menghadiri Deklarasi #2019GantiPresiden tersebut. Dalam vlog itu, Dhani mengatakan para penghadangnya ‘idiot’. Ucapan dalam vlognya itu dinilai sebagai pencemaran nama baik, sehingga kasusnya bergulir ke ranah hukum.
Rencananya, Ahmad Dhani akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/2) besok.
Saat ini Ahmad Dhani sedang menjalani masa hukuman di LP Cipinang, Jakarta Timur, setelah pada 28 Januari lalu dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ujaran kebencian.
BPN kembali sesalkan penahanan Ahmad Dhani
Sementara, Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga Uno, Muhammad Syafi’i atau Romo Syafi’i menjelaskan, penetapan penahanan terhadap Ahmad Dhani tidak ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara jaksa hanya mengambil putusan dari salah satu amar putusan yang belum inkracht.
“Mengeksekusi penahanan itu harus sudah ada penetapan di luar putusan. Penetapan di Pengadilan Negeri itu tidak ada. Keliru kalau jaksa mengambil salah satu putusan untuk hakim melakukan penahanan. Jadi, apa yang dilakukan terhadap Ahmad Dhani di Cipinang itu melanggar hukum,” ujar Romo.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membandingkan perlakuan penegak hukum Ahmad Dhani terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia menilai Ahok begitu dispesialkan lantaran langsung dipindahkan dari Lapas Klas I Cipinang menuju Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
“Itu Ahok kan dapat perlakuan istimewa. Kenapa kok Ahok bisa dan yang lain tidak boleh? Apalagi ini juga kasusnya politik dalam situasi politik tertentu dan dia juga selama ini kooperatif, tidak ada tindak pidana. Jadi tolong lah rakyat ini melihat dan mencatat apa yang terjadi. Jangan sampai ini jadi blunder dan menampilkan ketidakadilan hukum yang nyata sekali,” kata Fadli. (TA)