Indonesiainside.id – Komisi X DPR RI menilai penguatan ekosistem riset menjadi tantangan utama yang harus segera dibenahi pemerintah apabila ingin meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global. Menurut DPR, capaian tata kelola keuangan yang baik perlu diimbangi dengan peningkatan investasi pada riset dan inovasi agar kualitas pendidikan tinggi semakin kompetitif.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad usai Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Habib mengapresiasi keberhasilan Kemdiktisaintek yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama terkait efektivitas penyerapan anggaran.
“Yang pertama, BPK memberikan penilaian WTP, walaupun masih menyisakan sekitar 30 poin yang masih perlu ditindaklanjuti, terutama berkaitan dengan masih adanya penyerapan yang belum sesuai dengan target,” ujarnya.
Menurut Habib, persoalan utama pendidikan tinggi saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan tata kelola anggaran, tetapi juga belum terbentuknya ekosistem riset yang berkelanjutan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan bagi universitas Indonesia untuk meningkatkan posisi di peringkat dunia.
“Kementerian nampaknya masih belum berhasil membangun satu suasana riset yang sustainable. Padahal itu salah satu ukuran kalau sekiranya universitas yang ada di Indonesia ini bisa masuk 100 besar dunia,” katanya.
Ia menilai keterbatasan dukungan pendanaan riset membuat perguruan tinggi nasional sulit bersaing dengan universitas di negara lain. Sebagai contoh, Habib menyebut kebutuhan anggaran riset salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia masih jauh lebih besar dibanding dukungan yang tersedia saat ini.
“Kalau sekiranya kita ingin menaikkan ranking perguruan tinggi, ITB sementara ini dibackup pemerintah hanya sekitar Rp3 triliun. Untuk bisa masuk 100 besar dunia itu minimal membutuhkan Rp7 sampai Rp8 triliun, sementara Singapura bahkan bisa mencapai Rp14 triliun,” ungkapnya.
Habib juga menyoroti pentingnya keberanian pemerintah dalam meningkatkan investasi pada sektor riset dan pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, dukungan terhadap ilmuwan dan peneliti seharusnya menjadi prioritas karena memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
“Kenapa pemain sepak bola berani dibayar mahal, tetapi peraih hadiah Nobel tidak? Padahal investasi pada riset justru akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan bangsa,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Ia berharap pemerintah menjadikan penguatan riset sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran pendidikan tinggi pada tahun-tahun mendatang. Selain memperbesar alokasi dana riset, konsistensi dalam memenuhi anggaran pendidikan juga dinilai penting agar program strategis di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dapat berjalan lebih optimal serta meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat internasional.