Indonesiainside.id – Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengusulkan pembuatan kanal khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI di platform Shopee. Langkah ini diharapkan mempercepat proses pelaporan dan penanganan kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di e-commerce.
Usulan tersebut disampaikan dalam konsultasi dengan PT Shopee Internasional Indonesia di Jakarta, Rabu (20/8). Direktur Penegakan Hukum DJKI Kemenkum, Arie Ardian, mengatakan Shopee telah menunjukkan komitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum kekayaan intelektual.
“Kami mengapresiasi adanya filter dan sistem yang sudah mereka terapkan serta keterbukaan untuk berkolaborasi lebih jauh,” ujar Arie dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/8).
Menurutnya, konsultasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kepatuhan platform e-commerce terhadap regulasi hak cipta di Indonesia.
Shopee pun menyambut baik usulan tersebut. Head of Legal Shopee, Parrisia Ticoalu menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti setelah menerima permintaan resmi dari DJKI. “Shopee selalu berkomitmen merespons cepat setiap permintaan dari aparat penegak hukum, termasuk PPNS DJKI, terkait penanganan kasus pelanggaran hak cipta,” kata Parrisia.
Selain kanal khusus, Shopee juga menyatakan kesediaannya memberikan daftar afiliator dan pemilik merek yang bekerja sama dengan mereka, terutama yang menggunakan konten musik atau lagu dalam kegiatan pemasaran.
Dalam pertemuan tersebut, Shopee turut memaparkan berbagai langkah pencegahan pelanggaran hak cipta, mulai dari penerapan Syarat Layanan, penyediaan Brand IP Portal sebagai saluran pelaporan, hingga pembentukan tim proaktif dan reaktif untuk mengawasi serta menindak akun pelanggar.
Audiensi ini juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang menegaskan tanggung jawab platform digital berbasis User Generated Content (UGC) dalam mencegah pelanggaran hak cipta.