Indonesiainside.id – Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA). Keputusan tersebut menyepakati seluruh fraksi dalam rapat khusus yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembentukan Panja merupakan bentuk komitmen DPR dalam memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
“Komisi III DPR RI berkomitmen penuh mengawali penanganan perkara ini hingga tuntas dan berkepastian hukum melalui pembentukan panitia kerja (Panja),” ujar Habiburokhman.
Ia menjelaskan Panja akan mengawasi seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari proses pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga kemungkinan penetapan tersangka lain apabila ditemukan bukti yang cukup.
Menurut Habiburokhman, pengawasan DPR diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas aparat penegak hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jampidsus. Kejaksaan Agung menyatakan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum di tengah proses investigasi yang sedang berlangsung.
Kasus ini bermula dari penggeledahan rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, yang diakui Febrie sebagai kediaman pribadinya. Dalam operasi gabungan tersebut, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan, uang tunai Rp100 juta, serta valuta asing berupa 4.767.300 dolar Amerika Serikat dan 14.083.800 dolar Singapura, dengan nilai keseluruhan barang bukti mencapai Rp476 miliar.
Penyidikan merupakan bagian dari pengusutan dugaan korupsi tata kelola batu bara, dugaan korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020–2025, serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Dengan terbentuknya Panja, DPR berharap koordinasi antara Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK semakin kuat sehingga seluruh fakta hukum dapat terungkap secara tuntas.