Indonesiainside.id – Investigasi terhadap kasus pagar laut ilegal telah dihentikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meskipun begitu, nyatanya masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang harus membayar mahal kerugian akibat terhambatnya percepatan pembangunan yang sangat dibutuhkan.
Terkait hal ini, Tokoh Masyarakat Tangerang Raya, Ibnu Jandi menyampaikan bahwa keterlambatan ini telah menyebabkan stagnasi dalam sektor-sektor vital, peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Akibatnya, dampak sosial dan ekonomi semakin terasa di kalangan masyarakat yang telah lama menantikan kemajuan tersebut.
“Kita boleh marah atau kesal, kita harus melihat dampaknya. Dampak yang lebih besar adalah terhambatnya kecepatan pembangunan di Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah Pantura,” ujar dia kepada wartawan, Sabtu (8/3).
Menurut Ibnu, ada sejumlah konsekuensi besar akibat terlambatnya pembangunan proyek ini. Di antaranya pemekaran wilayah Tangerang Utara yang menjadi harapan besar bagi masyarakat yang terancam tertunda, serta sektor ekonomi yang tidak berkembang sebagaimana mestinya.
“Harapan untuk membuka lapangan pekerjaan hilang begitu saja. Pada akhirnya yang rugi adalah pemerintah-pemerintah juga. Seharusnya, pemerintah berpihak pada percepatan pembangunan, bukan terjebak pada masalah yang tidak jelas ujung pangkalnya, yang pada akhirnya merugikan semua pihak,” ungkapnya.
Dia menekankan bahwa salah satu cara untuk mempercepat pembangunan adalah dengan melibatkan pihak ketiga atau pengusaha. Ia mencontohkan Kota Tangerang Selatan yang berhasil mempercepat pembangunannya dengan melibatkan sektor swasta.
“Di Tangerang Selatan, hampir 70 persen percepatan pembangunan ditangani oleh pihak ketiga, bukan pemerintah. Kenapa di Kabupaten Tangerang tidak bisa mengikuti model ini?,” ujarnya.
Oleh karenanya, keterlibatan swasta merupakan solusi untuk percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Tangerang. Tentunya dengan bantuan swasta, contohnya Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“Percepatan pembangunan yang paling cepat terjadi melalui pemekaran wilayah, karena itu adalah janji masa depan,” terang Ibnu.
Untuk itu, Ibnu berharap agar Bupati Tangerang Maesyal Rasyid segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan situasi ini. Jangan ada lagi jadikan kawasan pesisir sebagai ‘anak tiri’ Kabupaten Tangerang.
“Saya berharap Bupati Tangerang cepat mengambil sebuah tindakan penyelamatan ini. Pemda harus turun tangan. Pemda harus membela masyarakatnya, membela pembangunan, dan semua harapan masyarakat,” pungkasnya.