Pencurian Data Kartu SIM di Bogor, Menkominfo Tegaskan Bukan Salah Operator

Indonesiainside.id – Kasus pencurian data warga Bogor yang digunakan untuk penjualan kartu SIM ilegal menjadi sorotan utama dalam diskusi keamanan siber di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa insiden ini tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Indosat, melainkan ulah diler atau mitra bisnis mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.

“Kami minggu lalu sudah berdiskusi dengan Indosat, bahwa ini adalah kesalahan dilernya Indosat, dan tentu Indosat punya klasifikasi bisnis terhadap dilernya, ini yang nakal dilernya,” ujar Menkominfo dalam pertemuan di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, dikutip ANTARA, Kamis (12/9).

Tindak lanjut dari kasus ini membuat Komisi I DPR RI berencana memanggil Indosat untuk menjelaskan kasus registrasi kartu SIM prabayar yang diduga melanggar hukum. Pemanggilan ini tidak hanya melibatkan operator seluler, tetapi juga Kemenkominfo sebagai regulator.

Menanggapi hal tersebut, Menkominfo Budi Arie menyatakan kesiapannya jika ada pemanggilan dari DPR terkait kasus ini. “Nanti soal DPR atau panggilan kita siap kalau ada, yang pasti ini (ulah) oknum-oknum dari dealership Indosat,” tegasnya.

Kasus pencurian data ini kembali menggarisbawahi urgensi perlindungan data pribadi di era digital. Pemerintah Indonesia, melalui Kemenkominfo, menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi pelaku kejahatan siber, termasuk yang terlibat dalam pencurian data.

Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk menghadapi tantangan keamanan siber dengan diberlakukannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang akan efektif pada Oktober 2024. Menkominfo Budi Arie menekankan pentingnya UU tersebut sebagai upaya serius pemerintah untuk melindungi data pribadi warga negara.

“Pemerintah sangat serius untuk melindungi warga negara terutama dalam hal data pribadi,” ujar Budi.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Budi mengimbau warga untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadinya agar tidak disalahgunakan.

Pada kesempatan yang sama, President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Vikram Sinha, menegaskan sikap tegas perusahaannya dalam menanggapi kasus ini. Indosat, menurut Vikram, sangat ketat dalam hal perlindungan data pelanggan dan mengecam segala bentuk tindakan ilegal.

“Saya ingin mengulang sekali lagi, Indosat mengecam tindakan ilegal,” ujar Vikram.

Ia menambahkan bahwa perusahaan berkomitmen kuat untuk melindungi pelanggan melalui program-program keamanan siber, termasuk pelatihan keamanan siber kepada satu juta penduduk Indonesia selama lima tahun ke depan.

Dalam tindak lanjut hukum, Kemenkominfo bersama Indosat telah bekerja sama untuk menonaktifkan nomor ponsel yang terlibat dalam kasus ini. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, memastikan bahwa nomor ponsel yang registrasinya menggunakan data hasil curian telah dinonaktifkan.

Kasus ini bermula dari investigasi Kepolisian Resor Kota Bogor pada 28 Agustus 2024, yang mengungkap dua pelaku kejahatan, MR (23) dan L (51), pegawai mitra Indosat Ooredoo Hutchison. Kedua pelaku terbukti mengumpulkan data pribadi warga secara ilegal untuk keuntungan pribadi melalui registrasi kartu SIM prabayar.

Tinggalkan Komentar