Ketua DPRD DKI Sakit, Rapat Terkait Pendamping Anies Baswedan Tertunda

Indonesiainside.id, Jakarta – Hari ini, Selasa (11/2), agenda parlemen Kebon Sirih yaitu melangsungkan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk pembahasan tata tertib (tatib) pemilihan calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI. Namun, lantaran Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, sedang sakit, maka agenda ditunda.

“Posisi ketua lagi rehat dulu, sakit. Insya Allah mulai Senin (17/2), Rapimgab dilaksanakan terus sampai selesai,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Ia meyakini, bulan ini, semua proses pemilihan kandidat pendamping Anies Baswedan akan rampung. “Insya Allah dalam sebulan ini bisa selesai, karena tahapannya kan tidak terlalu sulit,” tuturnya.

Kedua cawagub itu ialah pengganti dari calon yang dimiliki oleh PKS (Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto) dan merupakan kesepakatan antara kedua partai (PKS-Gerindra). Hal tersebut merupakan buntut dari tak berjalannya pemilihan pendamping Anies Baswedan sejak bulan Maret tahun lalu.

Surat persetujuan yang ditandatangani oleh kedua partai pengusung, Gerinda maupun PKS dari tingkat pusat sampai DKI Jakarta. Pejabat partai yang tanda tangan tersebut yaitu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani; Presiden PKS Sobihul Iman; dan Sekjen PKS, Mustafa Kamal.

Selanjutnya, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik; Sekretaris DPD Gerindra DKI Jakarta, Husni Thamrin; Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo; Sekretaris Umum, Agung Yulianto. Materai Rp6.000,00 beserta tanda tangan para perwakilan terpampang di lampiran tersebut.

Sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), DPRD melakukan pemilihan wakil kepala daerah berdasarkan usulan partai politik pengusung atau gabungannya. Merujuk Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, terdapat 17 syarat menjadi pendamping kepala daerah, baik dari kalangan profesional maupun aparatur sipil negara (ASN).

Seluruh persyaratan tersebut, sebagaimana amanat Pasal 5 PP Nomor 102 Tahun 2014, harus disampaikan secara resmi, demi tertib administratif. Kedua kandidat pendamping Anies Baswedan bakal safari politik ke DPRD DKI, hal itu bertujuan untuk memperkenalkan diri kepada anggota dewan.

Sebagaimana Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 102 Tahun 2014, pengangkatan wagub ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres). Sedangkan Pasal 10 ayat (1) mengamanatkan, gubernur melantik wagub selambat-lambatnya dua hari kerja usai diterima keppres.

Jika gubernur berhalangan, sesuai Pasal 10 ayat (2), wagub dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Lebih jauh tentang kegiatan ini, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota.(PS)

Tinggalkan Komentar