Indonesiainside.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap telah memeriksa 55 orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar menyebutkan bahwa dari total 55 saksi, sebanyak 46 di antaranya telah diperiksa sebelumnya, sementara 9 saksi lainnya diperiksa pada hari ini. Dari sembilan saksi tersebut, tiga orang langsung ditetapkan sebagai tersangka.
“Kemudian juga beberapa saat yang lalu penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang ahli,” ujar Qohar di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (22/5).
Qohar menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi, penyidik menemukan alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya dugaan korupsi dalam pemberian kredit oleh sejumlah bank milik pemerintah kepada PT Sritex. Nilai total kredit yang belum dilunasi hingga Oktober 2024 tercatat sebesar Rp3,6 triliun.
Tiga tersangka yang telah ditetapkan yaitu:
- DS (Dicky Syahbandinata), selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) tahun 2020,
- Zainuddin Mappa (ZM), selaku Direktur Utama PT Bank DKI tahun 2020,
- Iwan Setiawan Lukminto (ISL), selaku Direktur Utama PT Sritex periode 2005–2022.
Selain ketiga tersangka, enam saksi lainnya yang diperiksa hari ini berinisial ERN (dari Kantor Akuntan Publik), RFL (dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia), serta NTP, RNL, UK, dan ADM dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.
“Ini kan baru ditetapkan tersangka. Ya nanti pasti akan kita buka seluas-luasnya,” lanjut Qohar.
Kejagung menduga negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp692.987.592.188 akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Kerugian itu berasal dari kredit bermasalah dengan nilai outstanding sebesar Rp3.588.650.880.028,57.
Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Ant)