Darurat Kekerasan Seksual Menjadi Kejahatan Seksual

Oleh: Suandri Ansah |

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diubah menjadi Penghapusan Kejahatan Seksual agar deliknya bisa dirumuskan dengan tegas

Indonesiainside.id, Jakarta — Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa memandang “Darurat Kekerasan Seksual” yang digaungkan pada tahun 2015 belum begitu kuat.

Karenanya, lanjut dia, fraksi melihat perlindungan perempuan dan anak yang kerap jadi korban kekerasan seksual harus dikuatkan.

Salah satunya dengan pemantapan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Meski demikian, ada banyak pembenahan yang harus dilakukan. Paling pertama PKS menyatakan perlu dilakukan perubahan nomenklatur judul RUU menjadi “Kejahatan Seksual”

“Agar memiliki derajat yang lebih tegas, sehingga deliknya bisa dirumuskan dengan tegas, serta pembuktiannya pun dapat jadi lebih mudah dan jelas,” kata dia di kantor Fraksi PKS, DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/2).

Menurut PKS, nomenklatur ini sejalan dengan kriteria “darurat kejahatan seksual” yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Inpres dan sesuai juga dengan UU Perlindungan anak.

Kemudian, Ledia melihat ada yang masih ambigu dalam RUU ini, termasuk dalam hal unsur hasrat seksual. Ledia khawatir frasa ini akan berpengaruh pada perilaku seksual menyimpang.

Langkah preventif dalam upaya pencegahan kejahatan seksual juga perlu dimasukkan. Dan dalam banyak temuan, kejahatan seksual itu dipicu oleh pornografi, peredaran narkoba dan psikotropika, serta minuman keras.

“Ini harusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah,” kata dia.

PKS juga mengusulkan penambahan asas RUU dengan mempertimbangkan nilai-nilai “Ketuhanan Yang Mahaesa dalam asas pertama dalam RUU ini.

“Kami melihat pendekatan dalam ketaatan agama sebagai cara pencegahan terhadap kejahatan seksual,” katanya. (Kbb)

Tinggalkan Komentar