Indonesiainside.id – Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus (Kejati DKI) Jakarta memeriksa Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta.
“Ada 10 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut, salah satunya Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto,” ujar Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/1).
Syahron menjelaskan pemeriksaan berlangsung pada Kamis dengan meminta keterangan dari para saksi. Selain Uus Kuswanto, saksi lain yang diperiksa meliputi Mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta berinisial CRS, Direktur PT Karya Mitra Seraya berinisial NI, Direktur PT Acces Lintas Solusi berinisial EPT, Direktur PT Nurul Karya Mandiri berinisial PSM, serta manajemen sanggar berinisial R, RNV, EP, F, dan YA.
“Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian, dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,” tambah Syahron.
Kejati DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp150 miliar yang melibatkan lingkup Disbud Pemprov DKI Jakarta. Ketiga tersangka tersebut adalah IHW, sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025; MFM, sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025; dan GAR, sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025.
Tersangka IHW merupakan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, sedangkan tersangka MFM, selaku Pelaksana tugas (Plt.) Kabid Pemanfaatan, dan GAR diduga bekerja sama menggunakan tim event organizer (EO) milik mereka untuk kegiatan-kegiatan di bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
MFM dan GAR juga disinyalir bersekongkol menggunakan sanggar-sanggar fiktif untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna mencairkan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.
Tindakan IHW, MFM, dan GAR melanggar berbagai peraturan, termasuk **UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**, **Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, serta **Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah**.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) **UU RI Nomor 31 Tahun 1999** yang telah diubah dengan **UU RI Nomor 20 Tahun 2001** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.