Indonesiainside.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1/SE/2026 yang mengatur penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah/2026.
Kebijakan ini memberlakukan pemangkasan jam kerja serta sistem yang lebih fleksibel bagi ASN, dengan catatan tetap menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel,” ujar Pramono di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Berdasarkan surat edaran tersebut, berikut adalah rincian jam kerja ASN DKI Jakarta selama bulan puasa adalah:
Senin hingga Kamis
Masuk: 08.00 WIB
Pulang: 15.00 WIB
Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB
Jumat
Masuk: 08.00 WIB
Pulang: 15.30 WIB
Istirahat: 11.30 – 12.30 WIB
Dengan pengaturan tersebut, waktu kerja efektif ASN menjadi sekitar 6,5 jam per hari di luar waktu istirahat.
Pemprov DKI juga memberikan kewenangan kepada kepala perangkat daerah untuk menerapkan fleksibilitas jam kerja. ASN diperbolehkan masuk lebih awal atau lebih lambat maksimal 60 menit dari jadwal normal, dengan penyesuaian jam pulang secara proporsional.
“Contoh fleksibilitas 60 menit sebelum ketentuan jam masuk kerja, pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor pada pukul 06.30 WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang lebih awal yaitu pukul 14.00 WIB,” jelas Pramono.
ASN yang masuk pukul 08.30 WIB diperbolehkan pulang lebih lambat dari jadwal normal. Namun, jika masuk melewati batas fleksibilitas, tetap dianggap terlambat dan dikenai pengurangan capaian waktu kerja dalam sistem kinerja pegawai.
Pengecualian bagi Layanan Publik
Pramono menegaskan bahwa kebijakan fleksibilitas ini tidak berlaku bagi pegawai yang menjalankan pelayanan langsung kepada masyarakat atau tugas kedinasan yang bersifat mendesak.
“Perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi sesuai ketentuan masing-masing, termasuk layanan yang berjalan selama 24 jam,” tegasnya.
Pemprov DKI meminta pimpinan perangkat daerah agar memastikan pengawasan kinerja ASN tetap optimal sehingga pelayanan publik selama Ramadhan tetap efektif dan akuntabel.
Surat edaran tersebut mulai berlaku sejak 1 Ramadhan 1447 Hijriah, sesuai dengan penetapan pemerintah. (Nto)