Oleh : Eko P |
Pemberhentian anggota PB PGRI harus dipertanggungjawabkan dalam Konkernas.
Indonesiainside.id, Jakarta — Merasa diperlakukan tidak adil akibat diberhentikan sepihak, Andi Asrun, kuasa hukum guru honorer, menggugat Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosidi ke PN Jakarta Pusat.
Asrun diberhentikan Unifah dari jabatannya sebagai sekretaris advokasi PB PGRI.
“Saya akan daftarkan gugatan di PN Jakarta pusat, Senin (11/1),” ujar Asrun dalam pernyataan resminya, Minggu (10/2).
Asrun menyatakan SK Pemberhentiannya sebagai Sekretaris Bidang Advokasi PB PGRI bertentangan dengan Pasal 11 ART PGRI. Sebab, tidak disebutkan kesalahannya apa.
Asrun yang sedang membela guru honorer/Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kependidikan asal Kebumen di PN Jakarta Pusat melawan Presiden Jokowi ini menyayangkan sikap Unifah.
Ketum PGRI saat ini dinilai menghilangkan haknya untuk membela diri dalam Forum Konferensi Kerja PGRI yang berlangsung di Jakarta pada 8-10 Februari lalu.
“Hak untuk bela diri di Konkernas dihalangi,” tambah Asrun.
Dia menegaskan, dalam Pasal 11 ayat 3 ART PGRI memberi hak membela diri kepada Pengurus PGRI di Konkernas. Pemberhentian anggota PB PGRI harus dipertanggungjawabkan dalam Konkernas.
“Unifah harus dipecat, karena telah melanggar AD/ART PGRI,” tambah pengacara spesialis perkara MK ini.
Asrun akan meminta PN Jakarta Pusat menghukum Unifah membayar ganti rugi senilai Rp1,-.
“Di tengah krisis ekonomi, sebagian rakyat Indonesia cari satu rupiah pun sulit sekali,” sambungnya.
Asrun juga sedang menggugat Ketum PB PGRI agar melaksanakan audit eksternal untuk dana bantuan pemerintah untuk renovasi Gedung Guru dan Kongres PGRI 2013 serta membayar kewajiban pajak segala pengeluaran di tahun 2017/2018.
“PN Jakarta Pusat akan memulai pemeriksaan gugatan pada Selasa, 12 Februari ini,” tutupnya. (EPJ)