Ketua KPPU: Persaingan Usaha di Sektor ESDM dan Konstruksi Masih Paling Rendah

IndonesiaInside.id – Center for Economic Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran merilis hasil Indeks Persaingan Usaha Tahun 2024 sebagai indikator kinerja persaingan usaha nasional.

Prof. Maman Setiawan, Ketua Tim Survey Indeks Persaingan Usaha CEDS mengungkapkan bahwa nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) mengalami kenaikan sebesar 0,04 menjadi 4,95 poin pada tahun 2024. Artinya tingkat persaingan usaha di Indonesia masih di kategori menuju tinggi dan hanya meningkat tipis dibandingkan tahun lalu, yakni dari angka 4,91 poin di tahun 2023.

Hasil survei memaparkan bahwa sektor penyediaan akomodasi/makanan/minuman, perdagangan besar/eceran, dan jasa keuangan/asuransi ditemukan sebagai sektor-sektor dengan nilai IPU tertinggi.

“Indeks di beberapa sektor seperti energi, pertambangan, air dan pengelolaan sampah, serta konstruksi tidak berubah sebagai sektor dengan tingkat persaingan terendah,” ujarnya saat pemaparan IPU 2024 secara hybrid, Selasa (07/01/2025).

“Untuk Provinsi DK Jakarta disimpulkan memiliki IPU tertinggi, sementara dua provinsi terujung Indonesia, Aceh dan Papua Barat tercatat sebagai propinsi dengan IPU terendah,” ujarnya.

Berdasarkan hasil tersebut, Prof. Maman mengatakan bahwa CEDS merekomendasikan kepada KPPU untuk konsisten melakukan kajian dan intervensi melalui saran dan pertimbangan kepada Pemerintah di sektor-sektor yang memiliki IPU rendah.

Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan bahwa sektor dengan nilai IPU paling rendah masih cenderung sama dari tahun ke tahun, yakni sektor energi (listrik/gas) dan sumber daya mineral, konstruksi, pengadaan air dan pengolahan sampah/limbah.

Karena itu, KPPU akan terus meningkatkan monitoring, melakukan advokasi. Jika diperlukan, KPPU akan melakukan penegakan hukum atas sektor-sektor yang konsisten nilai IPU- nya rendah, serta advokasi dan sosialisasi pada provinsi dengan nilai IPU rendah.

“Ini telah sejalan dengan prioritas KPPU sejak awal tahun lalu. Kami akan kembali fokus di tahun 2025 ini. Jika perlu, kami juga akan masuk ke sektor pengolahan sampah atau limbah,” ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU.

Ketua KPPU juga mencatat bahwa tekanan atas IPU 2024 berasal dimensi kinerja dan penawaran. Penyebabnya dapat berupa meningkatnya hambatan keluar masuk maupun potensi kartel dan persekongkolan. Artinya, perilaku pelaku usaha atau kebijakan pemerintah yang terlalu mengintervensi pasar perlu menjadi perhatian KPPU.

Di lain sisi, KPPU melihat bahwa indikator riset dan pengembangan dan produktivitas di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini perlu diwaspadai karena menunjukkan bahwa tingkat inovasi Indonesia lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Inovasi yang rendah dapat menjadi penghambat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8% serta tercapainya Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

Nilai IPU Minimal 6,33 poin

Sebelumnya, Prof. Maman juga telah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa dibutuhkan tingkat persaingan usaha atau nilai IPU 6,33 poin untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. KPPU menilai bahwa dibutuhkan lompatan tingkat persaingan usaha dibandingkan kondisi saat ini.

“Jadi dari angka indeks persaingan usaha tahun ini, masih dibutuhkan kenaikan 1,38 poin atau sekitar 28% untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Pemerintah wajib memandang penting persaingan usaha dan peran KPPU untuk mencapai target pertumbuhan tersebut,” tegas Ifan.

Sementara itu, Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha mengungkapkan bahwa dengan angka IPU 4,95 poin, target tingkat persaingan usaha nasional dalam RPJMN sebesar 5 poin menjadi tidak tercapai. Angka tersebut bukan sepenuhnya dalam kontrol KPPU, karena merupakan upaya bersama lintas pemangku kepentingan.

“Artinya, dari indikator kelembagaan yang menjadi kontrol KPPU, angka indeks justru konsisten mengalami peningkatan hingga 5,18 poin dari sebelumnya 5,03 poin. Ada kinerja positif KPPU dalam menunjukkan eksistensi lembaganya dihadapan public,” ujar Eugenia.

Panelis lainnya yang menanggapi hasil CEDS UNPAD yakni Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) PN. Laksmi Kusumawati. Ia mengatakan bahwa secara umum persaingan usaha dapat meningkatkan produktivitas dan upaya mendorong inovasi teknologi digital yang menyeluruh dan merata, sehingga market share perusahaan kecil dapat meningkat.

Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS Muchammad Romzi menanggapi IPU sebagai sebuah ukuran yang cukup robust/mature dan dapat tervalidasi oleh indikator makro yang dihasilkan BPS. Misalnya laju IPU 2024 dan PDB yang cukup selaras. Diusulkan kedepan agar survei dapat mencakup empat provinsi yang baru ditetapkan Pemerintah.

Sebagai informasi, IPU merupakan indikator yang menunjukkan tingkat persaingan usaha di berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Indeks ini merupakan satu- satunya indikator persaingan usaha yang mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia dan atas 15 sektor ekonomi.

Indeks diukur melalui survei terhadap 34 provinsi dengan responden yang mewakili berbagai institusi seperti Kamar Dagang dan Industri, akademisi, Bank Indonesia, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) pada responden.

Dalam survei, responden akan memberikan nilai 1 hingga 7 dengan menggunakan skala semantik. Kajian dilaksanakan dengan menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk IPU. (nia)

Tinggalkan Komentar