KPPU Bantah Nadiem Makarim, Tak Pernah Beri Konsultasi Pengadaan Laptop Pendidikan

Indonesiainside.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan tidak pernah memberikan saran maupun pertimbangan terkait kebijakan pengadaan laptop pendidikan (Chromebook) pada periode 2019–2022, seperti yang sebelumnya disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal KPPU, Deswin Nur, menanggapi pernyataan publik Nadiem soal adanya konsultasi antara KPPU dan Kemendikbudristek dalam proses pengadaan laptop yang kini tengah diselidiki Kejaksaan Agung.

“Perlu kami tegaskan bahwa KPPU tidak pernah diminta untuk memberikan konsultasi khusus, apalagi memberikan persetujuan terkait pengadaan laptop pendidikan. Tidak ada keterlibatan kami dalam kebijakan tersebut,” kata Deswin dikutip dari keterangan resminya, Jumat (20/6).

Deswin menjelaskan bahwa satu-satunya forum resmi antara KPPU dan Kementerian Pendidikan kala itu terjadi pada 17 Juni 2020. Namun, pembahasan dalam forum tersebut tidak menyangkut pengadaan perangkat keras seperti laptop, melainkan rencana kerja sama pengembangan empat platform teknologi pendidikan yang akan melibatkan pihak swasta.

Platform-platform tersebut mencakup sistem manajemen sumber daya sekolah, pengembangan program Guru Penggerak, kurikulum, serta perencanaan karier siswa dan lulusan. Rencana pengembangannya pun tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa karena teknologi yang digunakan berasal dari mitra swasta dan tidak melibatkan dana APBN secara langsung.

Dalam diskusi tersebut, KPPU memberi masukan agar prinsip persaingan usaha tetap dijaga. Salah satu kekhawatiran yang disampaikan adalah potensi terbentuknya dominasi atau monopoli bila hanya satu mitra ditunjuk untuk masing-masing platform.

“Kami menyarankan agar pemilihan mitra dilakukan secara terbuka dan kompetitif, meski tidak melalui proses lelang formal. Ini penting agar tetap terjadi ‘competition for the market’,” ujar Deswin.

KPPU juga mendorong agar ada kerangka regulasi yang jelas dalam bentuk rencana induk, skema kerja sama, serta aturan soal hak dan kewajiban mitra usaha. Aspek-aspek seperti kualitas layanan, pengawasan harga, batas waktu kerja sama eksklusif, dan sanksi apabila terjadi pelanggaran juga diusulkan untuk diatur secara tegas.

Tinggalkan Komentar