JAKARTA- Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menilai kesalahan besar jika Presiden Joko Widodo membentuk Koalisi Besar seperti Barisan Nasional di Malaysia.
Menurutnya, Indonesia berbeda dengan Malaysia, sehingga hal tersebut tidak cocok untuk perpolitikan tanah air.
“Jadi adalah salah besar kalau kita akan membangun koalisi politik seperti yang dilakukan Malaysia melalui Barisan Nasional,” kata Ikrar dalam diskusi daring ‘Sing Waras Sing Menang’ pada Sabtu (16/3/2024).
Isu Presiden Joko Widodo didorong menjadi ketua Koalisi Besar dengan nama Barisan Nasional seperti Malaysia datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dia menegaskan, Indonesia tidak bisa meniru koalisi besar ala Malaysia.
“Istilahnya itu majelis dewan di partai itu (PSI) yang ingin mengusulkan Jokowi bisa menjadi ketua koalisi besar, Barisan Nasional, saya bilang ini kita orang Indonesia kok mau niru Malaysia dengan Barisan Nasional?” tutur Ikrar.
Dia menjelaskan, keberadaan Barisan Nasional di Malaysia merupakan wadah politik unuk tiga etnis dominan yakni Melayu, India, dan Cina. Maka terbentuklah satu koalisi untuk menaungi semua etnis tersebut.
“Makanya partai yang menaungi etiga etnis besar itu mereka kemudian menyatu dalam satu kekuatan yang namanya Barisan Nasional,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ikrar menilai Jokowi tidak bisa menjadi Ketua Koalisi Besar karena bukan sebagai ketua umum partai politik. “Kalau dia (Jokowi) menjadi ketua, dia harus ketua partai, enggak mungkin lah ujug-ujug,” kata Ikrar.
Seperti diketahui, wacana menjadikan Jokowi sebagai pemimpin Koalisi Besar pertama kali diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.
Dia mengklaim Jokowi bisa menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik.
“Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas,” kata Grace di Jakarta, Selasa (12/3/2024). (Fir)