Indonesiaonside.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengusut praktik pertambangan timah ilegal di Indonesia.
Menurut Abdullah, perintah Presiden tersebut harus menjadi momentum untuk membongkar jaringan pertambangan ilegal secara menyeluruh, termasuk mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung atau beking aktivitas tambang ilegal.
“Kami mendukung penuh perintah Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tambang-tambang timah ilegal. Jangan sampai ada keraguan atau ketakutan untuk menindak. Tambang ilegal tidak mungkin berjalan leluasa tanpa adanya pihak yang melindungi atau menjadi beking,” ujar Abdullah, Jumat (14/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah merespons pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Abdullah menilai langkah tersebut harus dilanjutkan dengan penindakan terhadap jaringan yang memungkinkan aktivitas tambang ilegal terus beroperasi.
Ia meminta Kapolri tidak ragu menindak aktivitas pertambangan ilegal. Penegakan hukum, kata dia, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu.
“Bukan hanya tambang timah. Tambang-tambang ilegal lainnya juga harus dibersihkan dari praktik-praktik ilegal. Jangan ada kawasan pertambangan yang dibiarkan menjadi ruang untuk mengeruk kekayaan negara tanpa izin dan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Abdullah juga menyoroti kemungkinan keterlibatan oknum aparat dalam melindungi aktivitas pertambangan ilegal.
Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti menjadi beking tambang ilegal harus diproses sesuai hukum, termasuk jika melibatkan anggota TNI maupun Polri.
“Kalau memang terbukti ada oknum polisi atau TNI yang menjadi beking, ya harus ditindak. Tidak boleh ada institusi yang kebal hukum,” katanya.
Menurut Abdullah, aparat seharusnya menjadi bagian terdepan dalam menjaga hukum dan ketertiban, bukan justru memberikan perlindungan terhadap aktivitas yang melanggar hukum.
“Justru kalau ada oknum aparat yang terlibat, penindakannya harus lebih tegas karena mereka seharusnya menjadi bagian dari upaya menjaga hukum, bukan melindungi pelanggaran hukum,” ujarnya.
Abdullah mengatakan pemberantasan tambang ilegal tidak cukup hanya dengan menghentikan kegiatan di lokasi pertambangan.
Aparat penegak hukum, menurut dia, perlu menelusuri siapa pemodal, pengelola, pemasok, pembeli hasil tambang, hingga pihak yang memberikan perlindungan terhadap kegiatan tersebut.
“Harus diusut aliran dananya. Siapa pemodalnya, siapa yang mengelola, siapa yang membeli hasil tambangnya, dan siapa yang memberikan perlindungan. Kalau hanya menutup lokasi tambangnya, tetapi jaringannya tidak dibongkar, praktik yang sama bisa muncul kembali,” kata Abdullah.
Ia menilai pertambangan ilegal berpotensi menimbulkan kerugian negara karena menghilangkan penerimaan negara sekaligus merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.
Karena itu, Abdullah mendorong TNI dan Polri memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum.
“Negara tidak boleh kalah dengan jaringan tambang ilegal. Kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi keuntungan segelintir pihak melalui kegiatan ilegal,” ujarnya.
Abdullah berharap instruksi Presiden Prabowo menjadi titik awal bagi penegakan hukum yang lebih serius terhadap pertambangan ilegal di berbagai daerah.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan tambang ilegal harus diukur bukan hanya dari jumlah lokasi yang ditutup, tetapi juga dari kemampuan aparat membongkar jaringan, memulihkan kerugian negara, menjaga lingkungan, serta memastikan tidak ada lagi aparat atau pihak berpengaruh yang berada di balik praktik tersebut.