Indonesiainside.id – Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memperluas kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar lebih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saat ini, jumlah penerima bantuan dinilai masih jauh dari kebutuhan calon mahasiswa setiap tahunnya.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad usai Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Habib mengungkapkan, setiap tahun terdapat sekitar 1,7 juta mahasiswa baru yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun, pemerintah saat ini hanya menyediakan kuota KIP Kuliah bagi sekitar 200 ribu mahasiswa.
“Kalau kita lihat bantuan kuliah, yang melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sekitar 1,7 juta mahasiswa. Sementara pemerintah menyediakan KIP hanya sekitar 200 ribu mahasiswa,” ujarnya.
Menurut legislator Fraksi PKB tersebut, keterbatasan kuota bantuan pendidikan membuat banyak lulusan SMA yang memiliki prestasi akademik tidak dapat melanjutkan kuliah karena terkendala kondisi ekonomi keluarga.
“Saya sangat concern kepada calon-calon mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Rata-rata mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tetapi karena persoalan ekonomi mereka tidak bisa melanjutkan,” kata Habib.
Untuk memperluas akses pendidikan tinggi, Komisi X DPR RI berkomitmen terus mendorong pemerintah meningkatkan jumlah penerima KIP Kuliah pada pembahasan anggaran mendatang.
Habib mengusulkan agar kuota penerima bantuan dapat ditingkatkan secara signifikan hingga mencapai 600 ribu mahasiswa.
“Kita di Komisi X mencoba berusaha bagaimana agar supaya KIP ini bisa ditambah sampai 600 ribu,” tegas Politisi asal Dapil Jawa Barat I itu.
Selain memperluas bantuan pendidikan, Habib menilai peningkatan anggaran pendidikan tinggi juga perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas perguruan tinggi serta pengembangan riset nasional.
Menurutnya, perluasan akses kuliah dan peningkatan mutu pendidikan harus berjalan beriringan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Ia berharap pembahasan APBN pada tahun-tahun mendatang dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi sektor pendidikan tinggi sehingga program prioritas, termasuk KIP Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, dapat diperluas secara bertahap.