Indonesiainside.id – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyatakan dukungannya terhadap wacana Pemerintah yang berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM). Skema baru yang tengah dipertimbangkan adalah menggantikan subsidi berbasis produk dengan subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat, atau yang dikenal dengan sebutan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menurut Bambang, salah satu tantangan besar dalam kebijakan subsidi, terutama di sektor energi seperti BBM, adalah masalah ketepatan sasaran. Subsidi yang tidak tepat sasaran, katanya, bisa menyebabkan pemborosan anggaran negara dan memperburuk ketimpangan sosial, karena orang yang tidak membutuhkan justru menerima bantuan tersebut.
“Saya mendukung penuh wacana ini. Pemerintah pasti memiliki niat baik, mengingat hingga saat ini masih banyak penerima subsidi yang tidak tepat sasaran. Bahkan, ada beberapa kasus penyimpangan, terutama pada distribusi solar subsidi yang melibatkan sektor industri,” ujar dia dalam keterangan resmi, Senin (11/11).
Politisi dari Partai Gerindra ini menambahkan, disparitas harga antara solar subsidi dan solar industri membuka celah untuk penyimpangan dan penyalahgunaan. Hal ini menjadikan tantangan besar dalam menyalurkan subsidi dengan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, Bambang berharap penggunaan sistem berbasis teknologi yang lebih canggih akan meminimalkan penyimpangan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang benar-benar berhak.
“Pengawasan yang lebih ketat dan kerja sama dari berbagai sektor, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta Dirjen Migas, sangat penting. Semua pihak harus bersinergi untuk memastikan subsidi tepat sasaran, sesuai dengan harapan Presiden Prabowo kepada seluruh anggota kabinetnya,” lanjutnya.
Lebih jauh, Bambang mengingatkan bahwa pada periode DPR sebelumnya (2019-2024), telah disepakati beberapa kebijakan terkait distribusi solar, di antaranya adalah membatasi penggunaan solar subsidi hanya untuk angkutan umum dan distribusi sembako. Sementara itu, distribusi Elpiji 3 kilogram masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan melalui pendataan yang lebih akurat.
“Kami mendukung segala kebijakan pemerintah, sepanjang tujuannya untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi dan Elpiji 3 kilo benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, juga memberikan dukungan terhadap alih subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, ia menekankan bahwa permasalahan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah akurasi dan validitas data yang digunakan untuk penyaluran bantuan tersebut.
“Kami mendukung penuh rencana pemerintah, asalkan basis data yang digunakan sudah lebih akurat. Tanpa data yang tepat, sistem ini akan menghadapi kendala, seperti penyalahgunaan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran,” jelas Yulian.