Ini Empat Catatan Kritis Komisi III DPD terkait Penanganan Covid-19

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Komite III DPD, Bambang Sutrisno, menyampaikan beberapa catatan kritis kepada pemerintah terkait upaya antisipasi, pencegahan dan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pertama, pemerintah harus memberikan perhatian serius dan prioritas terhadap kesehatan masyarakat dan keselamatan warga negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami di Komite III DPD meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk segera mendistribusikan rapid test, hand gun thermometer, mesin polymerase chain reaction (PCR), ventilator, masker N95, face shield dan alat pelindung diri (APD) lengkap kepada semua rumah sakit rujukan Covid-19 di seluruh Indonesia,” kata Bambang, akhir pekan ini.

Kedua, lanjut dia, pembagian dan kejelasan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dipertegas. Hal ini penting karena pemerintah daerah sampai saat ini merasa kebingungan untuk bertindak, sampai-sampai ada kepala daerah yang sudah memblokir pintu masuk di wilayahnya (karantina wilayah terbatas) sebagai upaya untuk memastikan kesehatan masyarakat dan keselamatan warganya.

“Maka, kami juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih selektif dan meningkatkan fungsi koordinasi secara menyeluruh terkait dengan pemeriksaan kesehatan terhadap peningkatan kepulangan tenaga kerja Indonesia, para santri serta para pelajar Indonesia dari negara yang terjangkit Covid-19,” ujarnya.

Ketiga, dia mengatakan PP Nomor 21 Tahun 2020 hanya menegaskan bahwa apabila daerah ingin memberlakukan karantina wilayah, harus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dengan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas. Namun dalam hal ini pemerintah pusat semestinya tidak memberikan beban dan tanggung jawab terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kepada pemerintah daerah.

Keempat, dia meminta sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah harus lebih dipercepat dan dilakukan secara masif agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat menerimanya dengan cepat, jelas, dan pasti. Selanjutnya, ia meminta penanganan serius terkait informasi penanganan pandemi Covid-19 yang tidak optimal.

“Pemda dan masyarakat membutuhkan pengetahuan yang jelas dan benar dari satu sumber informasi yang ditunjuk. Agar semua tidak lagi termakan informasi-informasi yang terkadang tidak benar dan menyesatkan,” ujarnya.

Mengenai kebijakan pembatasan jarak sosial (social distancing) dan pembatasan jarak fisik (physical distancing), imbuhnya, diperlukan ketegasan aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang melanggar/tidak disiplin. Menurutnya, kebijakan ini sebaiknya dibarengi dengan kebijakan karantina wilayah (UU 6/2018).

“Hal penting juga terkait dengan ini adalah perlu segera ditetapkan daerah-daerah yang masuk dalam kategori merah, kuning, dan hijau agar masyarakat mengetahui dan dapat menjaga keselamatannya,” ujarnya. (SD)

Tinggalkan Komentar